KPK Jelaskan soal Barang Sitaan & Rampasan yang Dituding Arteria Dahlan

Muhamad Rizky, Okezone · Jum'at 11 Oktober 2019 13:19 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 11 337 2115644 kpk-jelaskan-soal-barang-sitaan-rampasan-yang-dituding-arteria-dahlan-4qMTeGa1wW.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menilai politikus PDIP Arteria Dahlan keliru dalam memahami barang sitaan dan rampasan. Akibatnya, kata dia, Arteria gagal paham dalam menyimpulkan barang sitaan KPK ada yang tidak masuk kas negara.

Penjelasan tersebut untuk mengklarifikasi apa yang sebelumnya disampaikan Arteria saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa pada Rabu 9 Oktober 2019. Di sana Arteria mengatakan ada barang sitaan yang tidak disetorkan KPK ke kas negara, seperti mas batangan, kebun sawit, dan motor gede.

Baca juga: Bantah Arteria Dahlan, Jubir KPK: Kami Selalu Buat Laporan Tahunan 

"Terdapat kekeliruan pemahaman ketika disampaikan bahwa ada barang sitaan yang tidak dimasukkan ke kas negara. Pernyataan ini kami duga berangkat dari ketidakmampuan membedakan antara barang rampasan dengan barang sitaan," kata Febri, Jumat (11/10/2019).

Ia menjelaskan, penyitaan dilakukan sejak proses penyidikan, sedangkan untuk memutuskan apakah barang yang disita dapat dirampas atau tidak, hal itu bergantung putusan hakim.

Arteria Dahlan. (Foto: Dok Sindo)

"Dalam kondisi tertentu hakim dapat memerintahkan dilakukan perampasan, atau digunakan untuk perkara lain, atau dikembalikan kepada pemiliknya," terang Febri.

Dia mencontohkan soal penyitaan 1 kilogram emas dalam kasus korupsi pembangunan pasar dengan terdakwa Wali Kota Madiun Bambang Irianto.

Baca juga: KPK Klarifikasi Pernyataan Arteria Dahlan soal Petugas Gadungan 

Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada pihak terpidana. KPK pun, ungkap Febri, wajib melaksanakan putusan itu dan mengembalikannya pada 9 Juli 2018.

"Justru salah jika KPK melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan tersebut," jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, soal kebun kelapa sawit yang disinggung Arteria Dahlan. Kebun kelapa sawit yang disita terkait kasus mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Dalam putusannya hakim memerintahkan untuk dilakukan perampasan aset, maka KPK merampas dan membuat lelang bersama KPNKNL Kementerian Keuangan.

Baca juga: PDIP Minta Polemik Ucapan Arteria Dahlan ke Emil Salim Jangan Dibesar-besarkan 

"Aset tersebut telah dilelang pada 16 Juni 2017 melalui KPKNL Pekanbaru yang telah menetapkan pemenang lelang atas nama PT Wira Karya Pramitra," ungkap Febri.

Arteria Dahlan. (Foto: Dok Okezone)

Ia juga menjelaskan soal penyitaan motor besar yang juga dibahas oleh Arteria. Febri menerangkan, penyitaan motor gede yang dilakukan KPK ada tiga kasus.

Baca juga: Arteria Dahlan Di-bully Warganet, Politikus PDIP: Terlalu Bersemangat, Lupa Tata Krama 

Pertama, penyitaan terkait kasus tindak pidana korupsi pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga (Persero) pada 2017. Dalam perkara ini KPK menyita sebuah motor besar Harley Davidson dengan nomor polisi B-5662-JS.

"Menurut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, motor tersebut dirampas untuk negara dan telah dilelang pada 4 Desember 2018 dengan harga Rp133.095.000," jelasnya. (han)

Kemudian dalam kasus tindak pidana pencucian uang Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief, KPK menyita delapan motor besar sebagai barang bukti. Terdiri dari empat Harley Davidson, satu BMW, satu Ducati, dan duamotor trail.

"Hingga saat ini perkaranya masih proses penyidikan," beber Febri.

Baca juga: Maki Emil Salim, Arteria Dahlan: Saya Sayangkan Tokoh Senior Dimanfaatkan 

Ketiga dalam kasus tindak pidana korupsi Bupati Labuhanbatu terkait proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Labuanbatu, Sumatera Utara, pada tahun anggaran 2018, dengan terpidana Pangonal Harahap.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Okezone)

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pid.SUS.TPK/2018/PN-MDN tanggal 4 April 2019 memutuskan merampas satu motor Harley Davidson dengan nomor polisi BK-6347-LAA. Saat ini masih proses lelang dengan harga Rp285.733.000," ungkapnya.

Baca juga: Sosok Emil Salim, Profesor yang Dimaki Arteria Dahlan 

Oleh karena itu, kata Febri, KPK meyakini tindakan penyitaan dilakukan sah secara hukum. Lalu sampai pada putusan pengadilan, KPK melaksanakan perintah hakim, baik perampasan ataupun penggunaan untuk perkara lain, dan pengembalian kepada pemilik.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini