nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Diminta Lanjutkan Reforma Agraria untuk Pulihkan Harkat-Martabat Petani

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2019 13:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 10 337 2115155 jokowi-diminta-lanjutkan-reforma-agraria-untuk-pulihkan-harkat-martabat-petani-smsmnfYz1x.jpg Presiden Jokowi bersama para petani. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA – Ratusan massa dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019). Dalam aksi ini, massa menyampaikan aspirasi untuk Presiden Joko Widodo terkait kebijakan perhutanan sosial yang memberikan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) selama 35 tahun kepada para petani.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga sedang menerima para perwakilan dari Gema Perhutanan Sosial di Istana Negara.

Baca juga: Imbas Demo Petani, Jalanan Menuju Istana Negara Ditutup 

"Pemberian izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS) ini merupakan suatu perubahan mendasar dari paradigma, regulasi, metodologi, kelembagaan, dan manajemen pengelolaan hutan negara di Jawa yang telah berlangsung selama 154 tahun sejak keluarnya Bosch Ordonantie 1865," ujar Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Siti Fikriyah Khuriyati.

"Pengelolaan hutan warisan kolonial ini gagal mengatasi persoalan kemiskinan petani di dalam dan sekitar kawasan hutan. Diperparah dengan praktik pungutan dan persewaan lahan yang berkontribusi menyebabkan kemiskinan petani," lanjut dia.

Demo petani di Jalan Medan Merdeka. (Foto: Fakhrizal Fakhri/Okezone)

Selanjutnya, kata Siti, pengelolaan hutan negara di Jawa juga telah menyebabkan kerusakan ekologi berupa laju deforestasi dan degradasi lahan. Ia mengungkapkan, seluas 1.127.073 hektare kawasan hutan saat ini dalam kondisi terbuka tanpa tutupan lahan yang berarti telantar.

Baca juga: Petani Minta Jokowi Bentuk Badan Khusus Percepatan Reforma Agraria 

Siti lantas meminta agar program reforma agraria tetap dilanjutkan pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah sudah mengalokasikan lahan untuk petani sebanyak 21,7 juta hektare. Rinciannya sebanyak 9 juta hektare melalui redistribusi dan legalisasi (sertifikat) di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 12,7 juta hektare perhutanan sosial di luar Jawa; dan 1.127.073 hektare perhutanan sosial di Jawa.

"Sungguh angka yang sangat besar. Hal ini menunjukkan keberpihakan Presiden kepada petani dan masyarakat perdesaan," ucap Siti.

Mereka menilai program ini dalam rangka pemulihkan harga diri, harkat, dan martabat petani. Kemudian sebagai langkah konkret untuk memulihkan kerusakan ekologi dalam rangka mengatasi perubahan iklim dan memberikan peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat di dalam serta sekitar hutan, dan akan berdampak menumbuhkan ekonomi riil di perdesaan.

Baca juga: Temui Petani di Istana, Jokowi: Ternyata Bukan Demo Tapi Ucapan Terima Kasih 

Jokowi bersama petani. (Foto: Dok Okezone)

Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia mengalkulasi potensi ekonomi hingga Rp70 triliun sebagai dampak program reforma agraria yang akan menyejahterakan para petani Indonesia.

Namun demikian, kata dia, masih terdapat hambatan program perhutanan sosial ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lamanya proses pengajuan izin antara 3 sampai 24 bulan, serta resistensi dari oknum Perum Perhutani di tingkat tapak.

Baca juga: Kementan Terus Sosialisasikan Peluang Pendanaan untuk Petani 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini