nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Petani Minta Jokowi Bentuk Badan Khusus Percepatan Reforma Agraria

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2019 12:48 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 10 337 2115146 petani-minta-jokowi-bentuk-badan-khusus-percepatan-reforma-agraria-dHLID95E0b.jpg Demo petani di depan Patung Kuda, Jakarta (Foto: Fakhrizal Fakhri)

JAKARTA - Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Khusus Percepatan Reforma Agraria guna memaksimalkan program perhutanan sosial kepada para petani. 

"Membentuk badan khusus di bawah presiden untuk melakukan percepatan redistribusi areal perhutanan sosial di Indonesia dan penataan produksi pasca SK, mengingat areal Perhutanan Sosial Indonesia mencapai +13,8 juta hektar; dan atau presiden membentuk staf khusus presiden untuk isu sumber daya alam, reforma agraria dan perhutanan sosial," ujar Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial, Siti Fikriyah Khuriyati dalam aksi demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Baca Juga: Mitigasi Kementan Edukasi Petani soal Dampak Kekeringan 

Massa para petani itu juga mendukung penuh pelantikan Presiden Jokowi, serta mendukung penuh Jokowi dalam melaksanakan perhutanan sosial di Indonesia, utamanya di hutan negara di Jawa melalui izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial (IPHPS).

 Demo petani

Siti juga meminta pemerintah memberika alokasi lahan melalui penunjukan kawasan perhutanan sosial oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas kawasan hutan dalam data numeric perhutanansosial prioritas 537.668 hektar hingga 1.127.073 hektare sebagai areal perhutanan sosial dikeluarkan dari areal kerja Perum Perhutani.

"Menambahkan areal hutan Negara yang telah dikelola masyarakat secara agroforestry. areal konflik tenurial (yang tidak berlatar belakang historis pra colonial). Konversi SK Pengakuan dan Perlindungan Nota Kesepakatan Kerjasama (kemitraan) menjadi Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial," kata dia.

Para petani itu juga Presiden Jokowi segera menyerahkn SK IPHPS sebanyak lebih dari 8.800 hektar di Jawa Tengah, percepatan verifikasi 61 usulan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia seluas 49.262 hektar, penyelesaian penandaan batas SK IPHPS di Malang, Blitar, Grobogan, hingga penyelesaian sisa kayu dan tanaman kayu putih atau sisa asset Perum Perhutani di areal IPHPS.

"Peninjauan kembali kebijakan PNBP untuk produk tanaman pangan dan evaluasi praktik implementasinya, serta penyempurnaan Permen LHK No 39 tahun 2017 dan Permen LHK No 83 Tahun 2016," ujar Siti.

Selain itu, Gema Perhutanan Sosial juga mendukung pemerintah memberikan pembiayaan APBN untuk sosialisasi, fasilitasi usulan perhutanan sosial, penandaaan batas lahan, pembangunan embung sarana penampung air dan infrastruktur jalan produksi pertanian.

Baca Juga: Hapus Keluhan Petani, Bantaeng Salurkan Klaim AUTP

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini