nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gibran Maju di Pilwalkot Solo, PPP: Tak Ada Larangan Dinasti Politik

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2019 10:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 10 337 2115071 gibran-maju-di-pilwalkot-solo-ppp-tak-ada-larangan-dinasti-politik-j24Y6DrTxa.jpg Spanduk dukungan Gibran Rakabuming Raka maju di Pilwalkot Solo 2020. (Foto: Bramantyo/Okezone)

JAKARTA – Putra sulung Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dikabarkan bakal maju di Pemilihan Wali Kota Solo 2020. Hal ini pun menuai pro dan kontra lantaran dianggap sebagai langkah untuk membuat politik dinasti, mengingat Jokowi masih akan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019–2024.

Baca juga: Jika Gibran Maju Pilwalkot Solo, Publik Akan Pertanyakan Dinasti Politik Jokowi 

Mengenai hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menilai sah-sah saja jika keinginan Gibran maju di Pilkada Serentak 2020. Apalagi ada undang-undang yang mengatur, baik usia, pendidikan, kesehatan, tidak tercela, tidak sedang dicabut hak politiknya, tidak sedang menjadi napi, dan syarat-syarat lainnya.

Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Ist)

"Selama itu terpenuhi maka siapa pun boleh maju pilkada," ucap Baidowi, Kamis (10/9/2019).

Baca juga: Sistem Online PDIP Gangguan, Gibran Terima KTA dalam Model Kertas Print 

Ia pun menyinggung adanya tuduhan dinasti politik yang ditujukan kepada Jokowi dan Gibran. Memang diakuinya sempat dilarang, namun kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dinasti politik ini.

"Dalam konteks ini tak ada larangan dinasti politik," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Baidowi, pilkada langsung memberi peluang kepada segenap elemen masyarakat untuk maju asalkan memenuhi persyaratan. Bahkan tidak hanya melalui partai politik, tapi juga bisa lewat jalur independen.

Maka itu, jelas dia, jangankan keluarga presiden, orang biasa pun punya kesempatan yang sama untuk maju pilkada.

"Karena yang terpenting bagaimana mereka bisa memenangkan kontestasi, yakni elektabilitasnya tinggi. Kalaupun itu dimaknai dinasti politik, toh tak ada larangan dalam udang-undang, dan itu menjadi konsekuensi demokrasi," tandas Baidowi.

Baca juga: Wacana Gibran Maju Pilkada Solo 2020 Tuai Nyinyiran 

Gibran Rakabuming Raka menerima KTA PDIP usai mendaftar sebagai kader. (Foto: Bramantyo/Okezone)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini