nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Perpres 63/2019 Jadi Kado Manis di Hari Sumpah Pemuda

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2019 07:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 10 337 2115032 perpres-63-2019-jadi-kado-manis-di-hari-sumpah-pemuda-xj1j2zVUrx.jpg Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kemendikbud, Dadang Sunendar, mengatakan, Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menjadi kado peringatan Sumpah Pemuda ke-91 yang jatuh pada 28 Oktober mendatang.

"Saya setuju bila keluarnya Perpres ini ibarat kado perayaan Sumpah Pemuda yang ke-91, yang di dalamnya ada sumpah bahasa persatuan," kata Dadang saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Dadang berharap perluasan pengaturan penggunaan bahasa Indonesia ini dapat meningkatkan rasa cinta Tanah Air atau nasionalisme bangsa. Pasalnya, bahasa Indonesja merupakan simbol negara dan alat pemersatu bangsa.

"Itu harapan kita semua. Bahasa Indonesia adalah salah satu simbol negara kita, jati diri bangsa, alat pemersatu bangsa, dan ruh besar bangsa," jelasnya.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres 63/2019, Pegawai Pemerintah dan Swasta Wajib Berbahasa Indonesia

Dadang menjelaskan, Perpres 63 Tahun 2019 ini merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2010 yang diterbitkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan adanya beleid terbaru ini, maka Perpres 16 Tahun 2010 dicabut dan tidak berlaku lagi.

"Dalam Perpres sebelumnya hanya diatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat negara lainnya, sedangkan pengaturan yang lain belum ada," tukasnya.

Presiden Jokowi

Diwartakan sebelumnya, pengaturan penggunaan bahasa Indonesia diperluas lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 yang diteken Presiden Jokowi pada 30 September 2019. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dalam seluruh jenjang pendidikan.

Baca juga: Perpres 63 Berlaku, Jokowi Wajib Berpidato Bahasa Indonesia di PBB dan Forum International

Perpres ini juga menyebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, paling sedikit digunakan dalam: a. komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan publik; b. standar pelayanan publik; c. maklumat pelayanan; dan d. sistem infomasi pelayanan.

Masih menurut Perpres ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau masyarakat, baik dengan dukungan maupun tanpa dukungan pihak asing.

Dalam forum yang bersifat internasional sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, warga negara asing dapat menggunakan bahasa asing dan penyelenggara wajib menyediakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Perpres ini juga menegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Komunikasi resmi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan komunikasi antarpegawai, antarlembaga, serta antara lembaga dan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta, yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, dan dapat menggunakan media elektronik.

Bahasa Indonesia pun wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. Lembaga sebagaimana dimaksud terdiri atas lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini