nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Pejabat di Subang Tersangka Penerima Gratifikasi Rp9,6 Miliar

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2019 20:42 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 09 337 2114932 kpk-tetapkan-pejabat-di-subang-tersangka-penerima-gratifikasi-rp9-6-miliar-8aLXs87YwB.jpg Foto Ilustrasi shutterstock

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kabid Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTS) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Heri Tantan diduga bersama-sama dengan mantan Bupatinya, Ojang Sohandi menerima gratifikasi sebesar Rp9,6 miliar‎.

"HTS diduga secara bersama-sama dengan Ojang Sohandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sejumlah Rp9.645.000.000," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019).

 Baca juga: Pengusaha Penyuap Bupati Subang Imas Aryumningsih Segera Diadili

Ojang Suhandi merupakan Bupati Subang yang telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor. Dia divonis bersalah terkait kasus suap pengamanan perkara penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan kapitasi pada program jaminan Kesehatan Nasional di Dinkes Kabupaten Subang Tahun 2014.

Heri Tantan Sumaryana diduga pihak yang menerima gratifikasi‎ sebesar Rp9,6 miliar untuk Ojang Sohandi. Uang gratifikasi tersebut berasal dari sejumlah pungutan dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah dari tenaga Honorer kategori II.

"Diduga sebagian dari uang yang diterima, digunakan untuk kepentingan Tersangka HTS," ujar Febri.

 Baca juga: Kembali Geledah Sejumlah Tempat di Subang, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

Sementara itu, Ojang Sohandi disinyalir mendapat bagian senilai Rp1,65 miliar dari Heri Sumaryana. uang tersebut diserahkan Heri melalui Ajudan Bupati Subang saat itu.

"Sebagian (uang untuk Ojang) digunakan untuk pembelian aset bidang tanah di Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler senilai Rp2,44 Milyar," imbuhnya.

Atas perbuatannya, Heri disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini