nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Survei LSI Sebut Mayoritas Masyarakat Dukung Perppu, KPK: Tergantung Presiden

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2019 12:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 09 337 2114690 survei-lsi-sebut-mayoritas-masyarakat-dukung-perppu-kpk-tergantung-presiden-ESl3vSwcmX.jpg Jubir KPK Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil penelitiannya yang menunjukkan mayoritas publik tidak sepakat dengan revisi UU KPK yang telah disahkan DPR. Hasilnya, mayoritas responden setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu UU KPK yang bertujuan untuk membatalkan UU KPK.

Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait penerbitan Perppu. Kendati demikian, Febri mengingatkan terdapat poin-poin di revisi UU KPK yang justru berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

"Secara objektif, berbagai suara masyarakat sudah didengar langsung melalui masifnya demonstrasi mahasiswa, pelajar dan masyarakat di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia. Survei LSI kemarin juga menunjukkan angka yang signifikan tentang pelemahan KPK dan demonstrasi yang memang bicara tentang UU KPK salah satunya," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Jokowi Dinilai Tak Punya Alasan Terbitkan Perppu KPK 

Jokowi

Febri menambahkan, KPK telah melakukan analisa poin-poin di dalam revisi UU yang baru. KPK, sambungnya, mengkhawatirkan 26 poin dalam revisi UU tersebut yang berpotensi melemahkan KPK.

Namun, tekan Febri, semuanya kembali lagi kepada kewenangan Presiden Jokowi apakah akan membatalkan revisi UU KPK yang baru dengan mengeluarkan Perppu atau justru melanjutkan revisi UU tersebut.

"Apakah semua hal tersebut akan didengar dan membuat Presiden lebih yakin melakukan penyelamatan KPK, semua tergantung Presiden," ucapnya.

‎KPK pasrah terhadap keputusan yang akan diambil Presiden ‎Jokowi terhadap penerbitan Perppu untuk mencabut revisi UU KPK. Saat ini, kata Febri, KPK hanya bisa bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Sekarang yang kami upayakan, KPK bekerja sebaik-baiknya dengan kewenangan yang ada. Menjalankan amanat ini sekuat-kuatnya. Dan juga meminimalisir efek kerusakan yang mungkin terjadi jika RUU baru berlaku," ujarnya.

Baca Juga: Dukung Jokowi Keluarkan Perppu KPK, Gerindra: Jangan Takut Ancaman Pemakzulan

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini