nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Presiden Disarankan Berhati-hati Mengangkat Menteri

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2019 00:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 09 337 2114520 presiden-disarankan-berhati-hati-mengangkat-menteri-jW9oXpGmxx.jpg Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau lebih berhati-hati dalam memilih menteri yang akan duduk di Kabinet Kerja jilid II. Presiden diharapkan tidak mengangkat menteri yang terindikasi terpapar paham radikalisme.

"Saat mengangkat menteri tahun 2019-2024 ini Presiden harus berhati-hati. Jangan sampai Presiden mengangkat menteri yang terpapar radikalisme," ucap Ketua Koordinator BUMN Watch, Naldi Haroen, Selasa (8/10/2019).

Menurutnya, memberantas paham radikalisme bukan hanya tugas pemerintah melainkan perlu juga peran masyarakat dalam menanggulangi bahaya tersebut.

"Saat ini, paham radikal sudah top down. Mereka sudah menguasai dari tataran atas baru akan turun ke bawah. Ini sangat membahayakan," tuturnya.

Peran tokoh agama seperti ulama maupun tokoh Islam yang moderat sangat diperlukan untuk mengahalau paham radikal di Indonesia.

"Paham radikal ini adalah orang-orang yang salah menafsikan ayat dalam Alquran. Mari kita bersama-sama untuk meluruskan tafsiran ayat-ayat dalam Alquran itu," kata Naldi.

Ia mensinyalir, saat ini sekitar 15-20 persen pegawai BUMN terindikasi terpapar radikalisme. Angka tersebut, diyakininya bakal terus bertambah jika pemerintah tidak segera mengatasinya.

Radikalisme

"Hal ini terjadi karena pengawasan menteri BUMN yang tidak ketat. Jika hanya dibiarkan orang yang terpapar radikal akan semakin banyak. Jadi, pemerintah jangan kasih ruang ke mereka menjalar," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius mengingatkan pentingnya peran BUMN sebagai penguat NKRI. Menurutnya, BUMN sejatinya melakukan sinergi antar satu sama lain. Hal ini juga berlaku untuk melawan isu-isu yang berpotensi memperlemah keutuhan negara seperti radikalisme dan terorisme.

“Berbeda dengan swasta, BUMN ini berkepentingan untuk negara, harus bersatu dan bersinergi. Kalau BUMN kuat, kita juga jadi kuat dan maju. Peran pemimpin di sini, kalau untuk kepentingan NKRI harus berani ambil keputusan, memiliki sense of crisis dan kepekaan terhadap perubahan dan kemampuan analisa,” kata Suhardi Alius beberapa waktu lalu.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini