nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Susi, Sri Mulyani dan Retno Diprediksi Jadi Menteri Jokowi Lagi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2019 17:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 08 337 2114369 susi-sri-mulyani-dan-retno-diprediksi-jadi-menteri-jokowi-lagi-h8c3NyaDhG.jpg Jokowi-KH Maruf Amin (foto: Okezone)

JAKARTA - Susi Pudjiastuti, Sri Mulyani dan Retno Marsudi diprediksi jadi menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Pasalnya, kinerja ketiganya terlihat baik di periode saat ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yasin Mohammad menilai, sejumlah menteri yang berlatar belakang profesional peluangnya lebih besar dilantik lagi. Dia pun sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Baca Juga: Jatah Kursi Menteri Jokowi Diprediksi Didominasi Partai Koalisi 

Menteri Susi Pudjiastuti Resmikan Wisata Bawah Laut di Jakarta

Kendati, Menteri Susi sempat membuat kebijakan kontroversial seperti melarang nelayan menggunakan cantrang, namun hal itu demi menjaga sumber daya laut dan ekosistem karang laut.

"Dalam konteks ilegal fishing penenggelaman Ibu Susi paling tinggi. Prestasinya dalam law enforcement atau perang melawan illegal fishing patut diapresiasi," kata Yasin di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Sedangkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dianggap terbukti mampu menyeimbangkan neraca keuangan negara.

Sri Mulyani Buka-bukaan soal Ekonomi RI di Manager Forum MNC Group 

"Kunci keuangan negara itu ada di Ibu Sri Mulyani. Pola yang dimainkan adalah kebijakan ekonomi liberal. Membuka lebar-lebar akses investasi dari luar. Investasi ini dibuka dalam rangka menyeimbangkan neraca keuangan. Tidak ada kebijakan monumental, tapi di politik Sri Mulyani berpotensi di pilpres 2024," urainya.

Sementara Retno Marsudi juga dinilai layak untuk ditunjuk kembali sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu). Alasannya lantaran kerja keras Retno dalam berkomunikasi dengan negara-negara luar telah banyak membuahkan hasil yang nyata.

"Pada awal-awal penunjukan Ibu Retno diragukan kemampuannya, termasuk komunikasinya dengan beberapa negara lain banyak diragukan. Tapi belakangan dia bisa menunjukkan seperti masuknya Indonesia sebagai Dewan Kehormatan di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," tutur Yasin.

Lakukan Pertemuan dengan Menlu Negara OKI, Retno Marsudi Meminta Agar Konsisten Mendukung Palestina 

Dia juga menyoroti kinerja Retno yang harus diselesaikan, seperti urusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). "Persoalaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) masih banyak yang perlu diselesaikan," ungkap Alumnus Pascasarjana Universitas Paramadina itu.

Yasin menambahkan, sejumlah menteri dari kalangan partai politik justru paling terancam. Apalagi, mayoritas menteri dari kalangan parpol itu jarang berprestasi dan memiliki terobosan baru.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto Buka New Zealand Tech Day 2018 

Ia pun menyontohkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian. "Saya kira belum ada yang berpretasi. Seperti Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian belum ada terobosan baru. Tidak ada perkembangan signifikan. Tidak bisa mendatangkan investasi di bidang industri. Stimulan-stimulannya tidak ada. Saya kira kinerjanya belum maksimal di bidang perindustrian," sebut dia.

"Apalagi Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Banyak melakukan kebijakan-kebijakan impor yang menimbulkan polemik. Justru sentimen negatifnya terhadap Enggartiasto Lukita lebih besar," tambah Yasin.

Baca Juga: Bamsoet : Menteri Baru Jokowi Harus Komunikatif dan Responsif 

Mendag Enggartiasto Lukita Bahas Anggaran Kemendag dengan Komisi VI DPR

Kemudian, Yasin juga menyoroti kinerja Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. Mantan Sekjen PKB itu kata dia, justru tidak mampu melindungi buruh.

"Ya seharusnya Menaker itu banyak mengeluarkan peraturan menteri yang bisa menjawab persoalan-persoalan krusial. Berkaitan dengan buruh dan perlindungan kesejahteraan buruh. Dan Menaker sendiri tidak bisa menjawab persoalan-persoalan di buruh. Contoh kasus semisal soal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di perusahaan Krakatau Steel," tegas dia.

Menurut dia, seharusnya Hanif Dhakiri mampu membuat peraturan yang bisa melindungi para pekerja. "Dia (Menaker) juga tidak bisa menjembatani antara pihak buruh dan perusahaan. Beberapa kasus yang parsial banyak sekali. Ada 4.000 buruh yang di-PHK masal, mereka datang ke Menaker, tapi menterinya manggil Direktur Krakatau Stell saja enggak bisa," kata dia.

Redbons Discussions: Satu Jam Bersama Menaker M. Hanif Dhakiri

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini