10 Hal Ini Berpotensi Terjadi jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 08 Oktober 2019 17:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 08 337 2114353 10-hal-ini-berpotensi-terjadi-jika-jokowi-tak-terbitkan-perppu-kpk-r8tva379gi.jpg Kantor ICW (Okezone)

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi)  menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), karena Undang-Undang KPK yang baru dinilai melemahkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Masa depan pemberantasan korupsi terancam. Hal ini dikarenakan pembahasan serta pengesahan UU KPK yang kental dengan nuansa pelemahan KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: Soal Perppu KPK, Jokowi Tersandera Elite Politik

Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu 6 Oktober lalu menyebutkan 76,3 persen publik setuju Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Bahkan 70,9 persen publik setuju jika UU KPK yang baru melemahkan KPK.

ICW ‎meminta Presiden Jokowi menyerap aspirasi rakyat dengan mengambil keputusan untuk menerbitkan Perppu KPK.

ICW mengatakan ada 10 konsekuensi akan terjadi jika Presiden Jokowi tak menerbitkan Perppu KPK:

1. Penindakan korupsi melambat

Ini diakibatkan dari pengesahan UU KPK yang baru, yang mana nantinya berbagai tindakan pro justicia akan dihambat karena harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas. Mulai dari penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan.Jokowi

Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

2. KPK tak lagi menjadi lembaga independen

Berdasarkan Pasal 3 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Hal ini, mengartikan bahwa status kelembagaan KPK tidak lagi bersifat independen. Padahal sedari awal pembentukan KPK diharapkan menjadi bagian dari rumpun kekuasaan ke empat, yakni lembaga negara independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik secara kelembagaan ataupun penegakan hukum,

3. Menambah daftar panjang pelemahan KPK

Sepanjang lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai pelemahan terhadap KPK telah terjadi. Mulai dari penyerangan terhadap Novel Baswedan, pemilihan Pimpinan KPK yang sarat akan persoalan, ditambah lagi dengan pembahasan serta pengesahan UU KPK.

Baca juga: Presiden Jokowi Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK

Tapi, di waktu yang sama seakan Presiden mengabaikan persoalan tersebut sembari membiarkan pelemahan KPK terus menerus terjadi. Tentunya ini akan berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan selama ini, bukan tidak mungkin anggapan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi akan disematkan pada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

(sal)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini