PPP Lebih Sepakat Legislatif Review Dibandingkan Penerbitan Perppu UU KPK

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 08 Oktober 2019 07:32 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 08 337 2114084 ppp-lebih-sepakat-legislatif-review-dibandingkan-penerbitan-perppu-uu-kpk-bD7984hfUi.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lebih sepakat menempuh jalur Legislatif Review, daripada penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Legislative review adalah proses membuat UU KPK hasil revisi berlaku dan perubahannya yang nantinya akan dibahas kembali di DPR periode selanjutnya.

"Sementara PPP lebih memilih mekanisme legislatif review yakni memasukkan pada prolegnas prioritas DPR periode ini," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada Okezone, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

 Baca juga: Soal Polemik UU KPK, Hamdan Zoelva: Gugat ke MK Langkah Terbaik

Awiek sapaan akrabnya menjelaskan bahwa, Legislatif Review dapat segera dilakukan ketika pimpinan DPR yang baru sudah menetapkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Setelah AKD terbentuk maka penyusunan prolegnas segera," ujar Awiek.

Apabila Legislatif Review UU KPK masuk ke dalam Prolegnas, maka pembahasannya akan semakin cepat.

 Baca juga: Sikapi UU KPK, Presiden Jokowi Diharapkan Jaga Konsistensi

Nantinya, kata Awiek, proses pembahasan ulang itu bisa menilik kembali perubahan poin-poin UU KPK yang dianggap kontroversial.

"Sehingga nanti cepat melakukan revisi terhadap pasal di UU KPK yang dianggap kontroversial," tutup Awiek.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini