nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

163 Pemda Teken NPHD dengan Bawaslu

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 07 Oktober 2019 19:57 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 07 337 2114010 163-pemda-teken-nphd-dengan-bawaslu-DxJ5JJ1iz8.jpg Ketua Bawaslu Abhan (Foto: Fadel Prayoga/Okezone)

JAKARTA - Sebanyak 163 dari 270 pemerintah daerah (Pemda) telah melakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Maka, masih ada 107 Pemda yang hingga kini belum melakukan penandatangan NPHD dengan Bawaslu.

“Perlu kami sampaikan terkait dengan ada 163 daerah yang sudah (NPHD) dan 107 yang masih proses," kata Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam Rakor Evaluasi Pendanaan Pilkada tahun 2020 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Baca Juga: KPU Ungkit Lagi Usulan Anggaran Pilkada Berasal dari APBN 

Abhan mengungkapkan, terkait kendala yang ditemui oleh Pemda yang hingga kini belum menandatangani NPHD dengan Bawaslu di antaranya belum ada kesepakatan besaran anggaran Pilkada serta terbentur standar biaya program.

“Ada yang karena terbentur standar biaya program, padahal standar yang dibuat adalah standar yang sudah layak dan standar maksimal, yakni standar dari Kemendagri dan Kemenkeu. Ada juga yang belum ada kesepakatan besaran anggaran Pilkada,” ujarnya.

Ilustrasi

Abhan juga menitipkan kesuksesan dan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya tugas penyelenggara saja. Namun, menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

“Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini adalah tugas kita bersama untuk bersama menyukseskan pemilihan kepala daerah. Tentu dari tahapan awal kami sampaikan bahwa dua duanya harus selesai, baik di (NPHD) di KPU maupun (NPHD) dengan Bawaslu,” tuturnya.

Acara ini dihadiri 600 orang peserta yang terdiri dari sekda provinsi dan kabupaten/kota, Kepala Badan Pengelolaan Asset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020, Ketua KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota kota, serta peserta dari lingkungan Kemendagri.

Baca Juga: Kemendagri Dorong Penyelesaian NPHD Pilkada 2020

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini