nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendagri Dorong Penyelesaian NPHD Pilkada 2020

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 07 Oktober 2019 18:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 07 337 2113956 kemendagri-dorong-penyelesaian-nphd-pilkada-2020-pe61Mdn9aR.jpg Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada Tahun 2020 di Gedung Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019). (Ist)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyelesaian penyusunan pendanaan Pilkada tahun 2020. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan Ditjen Bina Keuangan Daerah yang dihadiri stakeholder terkait.

Acara ini digelar di Sasana Bhakti Praja, Gedung Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo, mengungkapkan beberapa faktor di daerah yang menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian anggaran Pilkada Tahun 2020. Oleh karenanya, proses penyelesaian tersebut perlu didorong agar terlaksana dengan baik.

“Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk mendorong penyelesaian penyusunan pendanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tahun 2020," kata Hadi di lokasi.

Sebagaimana amanat dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APDB Tahun 2020 telah ditegaskan bahwa penyusunan ini harus selesai satu bulan sebelum tahapan pelaksanaan Pilkada dimulai.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo. (Dok Sindonews)

"Kalau kita pastikan tanggalnya adalah 1 Oktober 2019. Namun kenyataannya, memang proses di daerah ini bervariatif, ada yang dipengaruhi proses penyusunan APBD belum selesai, ada pergantian DPRD, dan pula banyak yang masih menunggu standar kebutuhan maupun satuan harga. Yang mana semuanya saat ini telah pula ditetapkan, baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu,” ujar Hadi.

Ia menyampaikan, Kemendagri juga telah memberikan dukungan dalam hal regulasi dan kebijakan, di antaranya Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2020 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 terkait dengan Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2020.

Tak hanya itu, KPU juga telah menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sementara itu, Bawaslu telah menerbitkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan, Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota.

“Kedua regulasi tersebut sebelumnya telah diterbitkan dan sudah dibahas, sudah disetujui oleh Menkeu. Dan ini sebagai acuan yang merupakan batas anggaran atau batas alokasi anggaran tertinggi yang merupakan pagu tertinggi, dan dilaksanakan, tentunya diupayakan untuk pelaksanaanya berdasarkan pada peraturan yang berlaku, ketaatan kepatuhan, tertib, efisien, efektif, transparan dan juga memperhatikan rasa kepatutan serta tersedianya anggaran. Sehingga diharapkan regulasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penganggaran Pilkada Tahun 2020,” ujar Hadi.

Hadi menambahkan, berdasarkan laporan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah dilakukan, sebanyak 209 Pemda telah melakukan pendandatanganan NPHD dengan KPU dan 151 dengan Bawaslu. Sehingga jumlah ini akan terus dimonitoring agar keseluruhan 270 satuan kerja yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020 segera menyelesaikan NPHD-nya.

“Bahwa terkait dengan pendanaan dukungan dan pengawasan ada standarisasi, berapa ukurannya supaya tidak menimbulkan kesenjangan dan juga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di daerah, sehingga harapan kita bersama pada siang hari ini dapat terselesaikan,” ungkapnya.

Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada Tahun 2020 ditujukan untuk menyamakan persepsi terkait substansi penyusunan anggaran Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan arah kebijakan regulasi pengelolaan dana kegiatan Pilkada.

Ilustrasi

Acara juga dimaksudkan untuk menghimpun saran, masukan dan mempersiapkan langkah-langkah strategis terkait permasalahan Pilkada Tahun 2020 untuk membangun komitmen bersama serta menjamin kepastian ketersedian anggaran Pilkada Tahun 2020.

Sehingga dimaksudkan untuk mewujudkan pengeloaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Sejumlah narasumber yang hadir dalam kegiatan ini yakni, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri; Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam RI, Asisten Operasi Kepolisian RI, dan dari unsur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Baca Juga : KPU Sebut 61 Daerah Belum Menetapkan Anggaran Pilkada 2020

Peserta rakor berjumlah 600 orang, terdiri dari Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020, Ketua KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, serta peserta dari lingkungan Kemendagri.


Baca Juga : Alasan KPU Larang Pezina, Pemabuk, dan Pengedar Narkoba Maju Pilkada 2020

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini