nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Alasan KPU Larang Pezina, Pemabuk, dan Pengedar Narkoba Maju Pilkada 2020

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 07 Oktober 2019 17:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 07 337 2113915 alasan-kpu-larang-pezina-pemabuk-dan-pengedar-narkoba-maju-pilkada-2020-LAQvLGmlgQ.jpg Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid. (Foto : Okezone.com/Fadel Prayoga)

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid mengatakan, pihaknya akan melakukan revisi peraturan KPU (PKPU). Salah satunya, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati hingga Wali Kota.

Aturan itu tertuang dalam draf perubahan PKPU Pencalonan Pilkada. Dalam Pasal 4 huruf j disebutkan Warga Negara Indonesia dapat menjadi calon kepala daerah dengan memenuhi sejumlah persyaratan.

Salah satunya tidak melakukan perbuatan tercela yang meliputi judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkotika, berzina dan atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Pramono menyebut, alasan KPU bakal menerapkan regulasi itu agar nantinya kepala daerah terpilih bisa menjadi teladan bagi masyarakat.

"Kan prinsipnya, kita ini masyarakat menginginkan kepala daerah yang soal integritas soal kinerja, tapi juga mereka itu sebaiknya menjadi panutan bagi warga masyarakatnya," kata Pramono di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid. (Foto : Okezone.com/Fadel Prayoga)

Menurut dia, penetapan aturan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Namun, dalam beleid itu hanya mengatur seseorang yang memiliki rekam jejak penyalahgunaan tercela dan asusila dilarang menjadi kepala daerah.


Baca Juga : Kemendagri Paparkan Daerah yang Sudah Teken NPHD Pilkada 2020

Ia berharap dengan diatur secara terperinci seperti itu maka pihak kepolisian dapat lebih hati-hati dalam mengeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) kepada seorang calon kepala daerah.

"Maka kita berharap dengan mengeksplisitkan tindakan tercela atau asusila kita berharap pihak kepolisian ketika mengeluarkan SKCK lebih hati-hati," ujarnya.


Baca Juga : Maju Pilkada Kota Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Ingin Jadi Pemimpin Terbuka

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini