nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPU Sebut 61 Daerah Belum Menetapkan Anggaran Pilkada 2020

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 07 Oktober 2019 16:59 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 07 337 2113914 kpu-sebut-61-daerah-belum-menetapkan-anggaran-pilkada-2020-YjcaYVurCc.jpg Gedung KPU RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pramono Ubaid menyebut sebanyak 61 daerah belum menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 2020. Di mana itu 61 wilayah itu termasuk provinsi, kabupaten dan kota dari 271 daerah yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi di tahun depan.

Ia menjelaskan, alasan belum terselesaikannya NPHD itu lantaran masing-masing kepala daerah sedang melakukan perjalanan dinas yang tak bisa ditunda.

Baca Juga: Kemendagri Paparkan Daerah yang Sudah Teken NPHD Pilkada 2020

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

"Ada beberapa pimpinan Pemda (gubernur dan bupati/kota) yang masih berada di luar kota atau daerah untuk jangka waktu yang agak lama. Entah itu karena pendidikan maupun pelatihan di luar daerah," kata Pramono di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Selain itu, kata dia, ialah ketersediaan APBD yang minim di sejumlah daerah itu yang tidak sesuai usulan anggaran yang diajukan KPU provinsi dan kabupaten/kota.

"Sedangkan usulan anggaran dari KPU untuk Pilkada 2020 ada yang mencapai 2 sampai 3 kali lipat jika dibandingkan Pilkada 2015 lalu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman bahwa anggaran untuk Pilkada serentak 2020 mengalami kenaikan dibandingkan pada 2015 yang lalu. Namun, ia tak menjelaskan secara rinci terkait kenaikkan anggaran pada Pilkada 2020.

"Anggaran NPHD masih belum menemukan kesepakatan dengan pihak Pemda, sehingga masih diperlukan pembahasan yang lebih matang dan detail. Kemudian soal merasionalisasi seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah," ujarnya.

Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Tuntaskan Persoalan Anggaran Pilkada 2020 

Ketua KPU Arief Budiman Menduduki Kotak Suara Kardus yang Menjadi Polemik

Ia menambahkan, masih terdapat Pemda atau DPRD yang berbeda pemahaman dengan KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam hal penyelenggaraan Pilkada.

"Karena ada perkembangan regulasi perlu pemahaman yang sama. Di beberapa tempat masih ada perdebatan di dalam poin-poin di dalam regulasi itu," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini