Warga Berbondong-bondong Memburu Harta Karun Kerajaan Sriwijaya

Agregasi BBC Indonesia, · Senin 07 Oktober 2019 12:09 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 07 337 2113757 warga-berbondong-bondong-memburu-harta-karun-kerajaan-sriwijaya-SQI71iNn9z.jpg Ilustrasi Harta Karun (foto: Shutterstock)

Harta karun cagar budaya 

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya empat provinsi (Jambi, Sumsel, Bengkulu, dan Bangka-Belitung) Iskandar Mulia Siregar menerangkan, akan segera memberangkatkan tim ke lokasi perburuan harta karun di OKI. Dia menjelaskan, tim ini akan berkoordinasi dengan kepolisian, balai arkeologi, dan pemerintah daerah OKI.

"Kalau untuk itu perlu kajian. Secara Undang Undang pastikan itu cagar budaya atau bukan. Baru besok tim saya ke sana," kata Iskandar melalui sambungan telepon.

Baca Juga: Situs Majapahit Ditemukan di Salah Satu Jalur Pembangunan Tol Pandaan-Malang 

Undang Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengartikan benda cagar budaya sebagai benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

"Biasanya dilaporkan dulu, biar diteliti, itu cagar budaya atau tidak. Kalau diputuskan cagar budaya juga boleh dimiliki masyarakat, secara UU seperti itu. Ada yang boleh, ada yang harus diambil Negara," tegas Iskandar.

Candi Muaro Jambi Salah Satu Peninggalan Kerajaan Sriwijaya (foto: Indonesiatravel)	 

Jika ditemukan "harta karun" sebagai cagar budaya maka pemerintah wajib memberikan kompensasi bagi penemunya. Balai Pelestarian Cagar Budaya memiliki anggaran Rp20 juta per tahun untuk menebus cagar budaya hasil temuan masyarakat.

"Sekitar Rp20 juta per tahun untuk empat provinsi: Jambi, Sumsel, Bengkulu, Babel. Ada anggaran kita untuk memberi imbalan jasa," kata Iskandar.

Ia mengakui bahwa berdasarkan UU tentang Cagar Budaya, para pemburu harta karun yang masuk kategori cagar budaya bisa terkena ancaman pidana jika tak melaporkan temuannya. Namun, pihak berwenang mengedepankan pendekatan persuasif.

"Kalau semuanya (pakai ancaman pidana) kan repot juga," imbuhnya.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini