ISESS Sebut Jokowi Siapkan Jabatan Baru Hanya untuk Internal TNI

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 07 Oktober 2019 07:02 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 07 337 2113615 isess-sebut-jokowi-siapkan-jabatan-baru-hanya-untuk-internal-tni-Q0rh0h3sE5.jpg Presiden RI, Joko Widodo (foto: Sindo)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan peraturan untuk penambahan jabatan baru bagi TNI. Nantinya jabatan baru itu diperuntukan untuk perwira berpangkat kolonel serta perwira tinggi.

Pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi meyakini bahwa jabatan baru itu akan disiapkan untuk di dalam internal TNI. Sehingga, jabatan yang disiapkan itu tidak akan menyasar posisi jabatan yang harusnya dipegang oleh masyarakat sipil.

"Presiden gak bilang begitu kan? Jadi asumsi saya, itu pos baru di internal organisasi TNI," kata Khairul kepada Okezone, Jakarta, Senin (7/10/2019).

 Baca juga: Jokowi Siapkan Jabatan Baru 450 Kolonel dan 300 Perwira Tinggi

Disisi lain, Khairul menjelaskan, apabila memang nantinya Jokowi menyiapkan jabatan sipil untuk anggota TNI, maka ada hal yang harus dikritisi. Mengingat, aturan jabatan sipil tersebut, telah memiliki aturan tersendiri.

"Kalau penambahan jabatan sipil, tentu saja harus diingatkan agar jangan sampai melanggar ketentuan perundang-undangan seperti yang dilakukan di Kementerian ESDM beberapa hari lalu, mengangkat pejabat eselon III dari unsur TNI hanya berdasar MoU. Melawan ketentuan dan mekanisme yang diatur UU TNI maupun UU ASN," papar Khairul.

 TNI

Selain itu, Khairul menjelaskan, dari pernyataan Presiden ketika HUT TNI ke-74, terdapat dua komitmen penting pemerintah yang disampaikan. Pertama, soal profesionalisme TNI dan kedua, dukungan pada kemandirian industri pertahanan.

 Baca juga: Jokowi: Prajurit TNI Jangan Terjebak Ego Matra & Jaga Kemanunggalan Bersama Rakyat

"Saya mengapresiasi komitmen tersebut. Sayang jabarannya justru tak menggambarkan komitmen tersebut. Soal tambahan ratusan posisi baru misalnya, menurut saya pengelolaan dan pengembangan organisasi TNI mestinya didasarkan pada dinamika potensi ancaman, bukan mengikuti pertumbuhan personel. Ini yang tampak kan justru sebaliknya," ujar Khairul.

Menurutnya, reorganisasi yang ditandai dengan perampingan besar-besaran di tubuh TNI, pernah dilakukan di masa Panglima (saat itu ABRI) LB Moerdani. Alasannya, untuk mencapai efektivitas dengan organisasi yang ramping dan efisien.

"Setelah itu hingga masa reformasi, memang ada pembukaan pos-pos baru dan pengaktifan kembali satuan-satuan lama yang sempat dinonaktifkan. Tapi semuanya didasarkan pada kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan dan ancaman," tutup Khairul.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini