Presiden Jokowi Didesak Segera Terbitkan Perppu UU KPK

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 07 Oktober 2019 06:02 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 07 337 2113611 presiden-jokowi-didesak-segera-terbitkan-perppu-uu-kpk-Hczu9F0rM0.jpg Presiden RI, Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jajaran pemerintah mendukung langkah Presiden untuk menerbitkan Perpu yang membatalkan UU Revisi UU KPK dan kembali memberlakukan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden segera menerbitkan Perpu tersebut," kata Anggota Koalisi Save KPK, Kurnia Ramadhana, kepada Okezone, Jakarta, Senin (7/10/2019).

 Baca juga: Survei LSI : Mayoritas Publik Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Menurutnya, pemberantasan korupsi sedang dalam ancaman serius. Kondisi itu terjadi karena berbagai kejadian yang melanda KPK dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari pemilihan Pimpinan KPK yang bermasalah, sampai pada pengesahan UU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Revisi UU KPK).

"Khusus terkait dengan problematika pengesahan UU Revisi UU KPK, ada 3 (tiga) poin kritik terhadap langkah DPR dan Presiden tersebut," ujar Kurnia.

Selain itu, kata Kurnia, penting untuk ditegaskan bahwa Perppu pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional dari Presiden.

 Baca juga: Demokrat Serahkan soal Penerbitan Perppu UU KPK ke Jokowi

Hal itu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menegaskan bahwa, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

"Jadi, seharusnya tidak ada pihak-pihak yang menyebutkan bahwa penerbitan Perpu melanggar hukum, apalagi disertai dengan ancaman untuk memakzulkan Presiden," ucap dia.

Disisi lain, Kurnia meyakini bahwa, penerbitan Perppu untuk mengatasi permasalahan hukum pasca disahkannya UU Revisi UU KPK telah memenui syarat obyektif yang diatur dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

 KPK

Putusan itu menyebutkan bahwa ada tiga syarat, yaitu Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum.

Kalaupun undang-undang tersebut ada, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memakan waktu cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan sesegera mungkin.

"Poin syarat penerbitan Perpu sudah terpenuhi, UU KPK yang baru jika dibiarkan maka dengan sendirinya Presiden akan membiarkan kejahatan korupsi semakin massif terjadi di Indonesia," tutur Kurnia.

Menurutnya, Presiden juga harus membuktikan janji yang sempat diucapkan dan dituangkan dalam NawaCita dan saat berkampanye beberapa waktu lalu.

"Joko Widodo kala itu berjanji jika kelak terpilih menjadi Presiden akan memperkuat KPK dan menegaskan keberpihakan pada isu anti korupsi. Namun, melihat perkembangan situasi seperti ini rasanya janji itu jauh dari realisasi," tutup dia.

(wal)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini