Menunggu Kalkulasi Jokowi soal Perppu KPK

Angkasa Yudhistira, Okezone · Senin 07 Oktober 2019 07:28 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 10 06 337 2113555 menunggu-kalkulasi-jokowi-soal-perppu-kpk-Y1zfr09Yp6.jpg Presiden Joko Widodo (Foto : Okezone.com)

SURVEI terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas publik setuju Presiden Joko WIdodo atau Jokowi perlu menerbitkan Perppu terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan DPR RI.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di posisi opisisi pemerintahan Jokowi pun turut mendukung agar sang presiden mengeluarkan Perppu-nya untuk lembaga antirasuah itu.

Hal itu dinilai dapat meredam kegaduhan selama ini setelah ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menuntut Jokowi segera mengeluarkan Perppu.

“Mendukung mahasiswa agar Presiden mengeluarkan Perpu. Karena Revisi UU KPK yang disahkan berpeluang melemahkan KPK. Dan Perppu cara paling efektif menyelesaikan kegaduhan yang tidak perlu,” ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada Okezone.

Ilustrasi

Namun, suara opisisi berbeda dengan koalisi. Ketua Umum partai NasDem Surya Paloh menyebut Jokowi bersama parpol koalisi, sementara sepakat untuk tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu,” kata Paloh.

Pun dengan suara Istana, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, Jokowi tidak akan mungkin memuaskan semua pihak dalam mengambil keputusan terkait polemik UU KPK.

Baca Juga : Survei LSI : Mayoritas Publik Setuju Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Jika Presiden menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK hasil revisi, maka hal itu akan mengecewakan partai politik, terutama pendukungnya di parlemen. "Ini seperti simalakama," kata Moeldoko.

Mendengar Pandangan para Ahli

Polemik tentang UU KPK ini sebelumnya juga pernah dibahas di Jokowi bersama beberapa tokoh di Istana Kepresidenan. Salah satu tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah Mantan Ketua MK Mahfud MD.

Mahfud mengatakan ada tiga opsi bagi Kepala Negara untuk mencabut UU KPK.

"Opsi pertama legislative review, artinya ya nanti disahkan kemudian dibahas pada berikutnya biasa terjadi revisi UU disahkan," ujar Mahfud di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019.

Sedangkan opsi kedua yakni melalui judicial review lewat Mahkamah Konsitusi (MK). Kemudian, pilihan ketiga Jokowi untuk mencabut UU KPK yang baru disahkan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK.

Sampai saat ini, Jokowi belum banyak bicara soal polemik tersebut. Dia hanya bilang masih akan mengkaji sebelum mengambil keputusannya. "Akan kita kalkulasi, kita itung, pertimbangkan, terutama dalam sisi politiknya," kata Jokowi.

Lantas kapan kalkulasi Jokowi selesai? Keputusan apa kira-kira yang akan diambil? Akankan ada gugatan ke MK? Atau perbitan Perppu KPK? Atau bahkan biarkan saja UU KPK berjalan seperti yang sudah disahkan?

Selamat berpikir Bapak Presiden.

1
2
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini