Jokowi Diusulkan Terbitkan Perppu Penangguhan UU KPK Hasil Revisi

Fahreza Rizky, Okezone · Sabtu 05 Oktober 2019 14:49 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 05 337 2113270 jokowi-diusulkan-terbitkan-perppu-penangguhan-uu-kpk-hasil-revisi-hamCgPuBh0.jpg Presiden RI, Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)

JAKARTA - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengusulkan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu penangguhan atas berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi. Menurut dia, beleid itu dapat ditangguhkan selama satu tahun.

"Yang belum muncul dan sempat diwacanakan adalah Perppu penangguhan berlakunya revisi UU KPK, setelah revisi UU KPK diundangkan, keluarkan Perppu, tangguhkan selama satu tahun," kata Bayu dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema "Perppu, Apa Perlu?" di D'Consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

 Baca juga: Gerindra Sebut Tak Akan Halangi Jokowi untuk Terbitkan Perppu KPK

Bayu berujar, selama satu tahun, Presiden Jokowi bisa mengajak DPR untuk membahas lagi UU KPK bersama dengan KPK, akademisi, mahasiswa, beserta aktivis antikorupsi lainnya. Dengan begitu, beleid tersebut akan mendapatkan legitimasi kuat dari rakyat.

"Selama satu tahun Presiden mengajak DPR untuk bahas lagi, dilakukan perubahan kembali atas revisi ini, mana yang bener, ditolak itu dibuang, mana yang diperlukan bagi efektifnya pemberantasan korupsi di KPK tetap ada," jelasnya.

"Jangan seperti kemarin terburu-buru, tertutup, tidak partisipatif. Undang semua pihak, masyarakat sipil, KPK, satu tahun ini waktu yang cukup untuk membahas lagi revisi UU KPK, sehingga kemudian ada konsensus nasional," sambung Bayu.

 Baca juga: Soal Perppu UU KPK, Puan Sarankan Publik Tunggu hingga Jokowi Dilantik

Lebih lanjut, Bayu menambahkan, Perppu penangguhan atas suatu kebijakan sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah terdahulu. Misalnya ketika era Orde Baru pernah ada Perppu penangguhan tentang pajak pertambahan nilai. Lalu pada era SBY juga pernah dikeluarkan Perppu penangguhan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Jadi ditangguhkan saru tahun karena dianggap waktu itu belum siap sarana dan prasarana untuk penyelesaian hubungan industrial. Kedua adalah Perppu tentang penangguhan peradilan perikanan," paparnya.

Bayu menerangkan, jika UU KPK hasil revisi ditangguhkan, maka lembaga antirasuah masih bisa bekerja seperti sedia kala. Lalu tuntutan publik juga terpenuhi dan DPR tidak kehilangan muka. Selain itu, kewibawaan kepala negara tetap terjaga kendati telah mengeluarkan Perppu.

Sebab, Perppu yang diterbitkan Presiden untuk menangguhkan keberlakuan UU KPK hasil revisi yang cacat prosedural. "Kewibawaan presiden terjaga," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini