nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

3 Kali Mangkir, KPK Ultimatum Melchias Mekeng

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 04 Oktober 2019 15:48 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 04 337 2112914 3-kali-mangkir-kpk-ultimatum-melchias-mekeng-Y5BfhPARw3.jpg Melchias Markus Mekeng

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan ulang pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Melchias Marcus Mekeng pada Selasa, 8 Oktober 2019, pekan depan. Sedianya, Mekeng dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait terminasi kontrak di Kementerian ESDM setelah mangkir 3 kali dari panggilan sebelumnya.

"Melchias Marcus Mekeng dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka SMT pada Selasa, 8 Oktober 2019," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019).

Ilustrasi

Febri menegur agar Mekeng koperatif memenuhi panggilan pemeriksaan pada pekan depan. Sebab, Mekeng sudah tiga kali mangkir alias tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan KPK.

"Kami peringatkan saksi koperatif memenuhi panggilan penyidik. Terutama karena beberapa kali jadwal pemeriksaan sebelumnya tidak datang," tekannya.

Mekeng mangkir dipanggil KPK pada 11 September, 16 September, dan terakhir pada 19 September 2019. Oleh karenanya, KPK meminta agar Mekeng hadir pada panggilan pemeriksaan pekan depan.

Tak hanya Mekeng, KPK juga menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap tersangka bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal (BLEM), Samin Tan (SMT). Untuk Samin Tan, KPK menjadwalkan pemeriksaan pada Senin, 7 Oktober 2019.

Baca Juga : Melchias Markus Mekeng Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

"Untuk tersangka SMT dijadwalkan ulang pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin, 7 Oktober 2019," kata Febri.

KPK sendiri sebenarnya telah mencegah Melchias Mekeng dan pemilik PT BORN, Samin Tan untuk bepergian ke luar negeri. Keduanya dilarang pergi ke negara luar negeri untuk enam bulan ke depan.

Kasus suap pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan dari kasus suap PLTU Riau-1 yang menjerat beberapa pihak. Samin Tan sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada medio Februari 2019. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap Samin Tan.

Samin Tan diduga menyuap Eni. Tujuan pemberian suap itu agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.

Eni menyanggupi permintaan Samin Tan. Eni yang saat itu menjadi anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.

Dalam proses penyelesaian, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq, di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin Tan, dan tenaga ahli Eni Maulani Saragih.

Pemberian pertama sebesar Rp4 miliar dilakukan pada 1 Juni 2018, dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni dari Samin Tan sebanyak Rp5 miliar.

Samin Tan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini