nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemendagri Paparkan Daerah yang Sudah Teken NPHD Pilkada 2020

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 03 Oktober 2019 11:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 03 337 2112326 kemendagri-paparkan-daerah-yang-sudah-teken-nphd-pilkada-2020-oxoFpfXZKd.jpg Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo (Foto: Kemendagri)

JAKARTA - Sebanyak 178 pemerintahan daerah (Pemda) telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara 132 Pemda juga telah menandatangani NPHD dengan Bawaslu.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

"Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Keuda), per tanggal 3 Oktober 2019, dilaporkan sebanyak 178 Daerah telah menandatangani NPHD dengan KPU, dan 132 dengan Bawaslu. Artinya, penandatanganan NPHD ini sudah bertambah signifikan dibandingkan kemarin," kata Hadi.

Baca Juga: Pilkada 2020, Perindo Sumut Buka Pendaftaran Bakal Calon Mulai 1 Oktober

Dengan demikian, dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada tahun 2020, masih ada 92 daerah yang belum menandatangani NPHD dengan KPU dan 138 daerah masih belum menandatangani NPHD dengan Bawaslu. Hadi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan fasilitasi untuk memastikan anggaran tercukupi dan tepat waktu.

"Supervisi dan fasilitasi NPHD ini terus kita lakukan, sehingga diharapkan secepatnya daerah yang belum NPHD untuk segera menandatanganinya," ujarnya.

Pilkada

Sebagai langkah tindaklanjut, Kemendagri melakukan 4 langkah demi menjamin kesiapan anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.

Pertama, melakukan evaluasi terhadap daerah yang belum melaksanakan NPHD sampai dengan batas akhir 1 Oktober 2019, untuk selanjutnya diundang pada rapat koordinasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dengan melibatkan KPU, Bawaslu dan Kepolisian RI.

Baca Juga: Begini Jawaban PDIP soal Peluang Gibran Maju Pilwalkot Solo

Kedua, menyampaikan surat penegasan bagi daerah agar membahas usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan dan mengalokasikan pendanaan kegiatan pemilihan pada APBD, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 dan SE Mendagri.

Ketiga, melakukan monitoring evaluasi terhadap tindaklanjut surat penegasan bagi daerah yang belum melaksanakan NPHD.

Keempat, melakukan pendampingan dan asistensi terhadap daerah yang belum menandatangani NPHD dengan melakukan pembahasan bersama penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dalam pendanaan kegiatan pemilihan.

Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 akan dilaksanakan oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2015.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini