nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Harus Terbebas dari Kelompok Aksi Anarkis

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 03 Oktober 2019 01:25 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 03 337 2112201 pelantikan-jokowi-ma-ruf-harus-terbebas-dari-kelompok-aksi-anarkis-y5XGJpFnbX.jpg Jokowi-KH Maruf Amin (foto: Okezone)

JAKARTA - Jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang, situasi politik sedang memanas. Ratusan relawan Jokowi-Ma'rud dari berbagai penjuru Indonesia akan mengawal kegiatan tersebut.

"Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) masih setia dan solid memegang teguh konstitusi. Jokowi tidak sendiri, ARJ dengan 900 organ relawan yang dinaungi siap mengawal suksesnya pelantikan presiden," kata Penanggungjawab ARJ, Haidar Alwi falam diskusi publik yang diselenggarakan Forum Jurnalis Merah Putih, Rabu 2 Oktober 2019.

Baca Juga: Seluruh Komponen Bangsa Diminta Sukseskan Pelantikan Presiden 

Pelantikan 711 Anggota MPR 2019-2024 Disaksikan Langsung Jokowi-JK

Menurutnya, rentetan kejadian mulai dari bentrokan di Wamena, Karhutla di Riau dan Kalimantan hingga aksi demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang marak belakangan ini tak mungkin berdiri sendiri.

Untuk itu, ia meminta kepada pendukung Jokowi untuk bersatu mencegah agar aksi-aksi tersebut tidak semakin membesar jelang pelantikan. 

"Walau Jokowi-Amin sudah memiliki legalitas dari hasil pemungutan suara rakyat pada 17 April 2019 lalu. Namun kelompok penunggang aksi-aksi anarkistis ini, masih akan terus menggoyang.  Hal ini yang harus dicegah dan kepolisian kita dukung bekerja untuk memberangus gerakan penunggang kejadian-kejadian ini," ujarnya.

Menurut dia, sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan suara yang meyakinkan, Jokowi -KH Maruf Amin telah sah dan konstitusional menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

Baca Juga: Panglima TNI Pimpin Apel Pengamanan Pelantikan Presiden 

Jokowi dan Ma'ruf Amin Hadiri Pelantikan Anggota DPR

Namun, legalitas dan hasil pemungutan suara rakyat pada 17 April 2019 itu masih akan terus digoyang, bahkan dibusukkan dengan isu-isu negatif hingga memicu rentetan kejadian yang membuat pilu anak bangsa.

"Dalam situasi pentingnya kesetiaan dan soliditas relawan," kata dia.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini