Pemerintah Atasi Dampak Perubahan Iklim dengan Pendekatan Ketahanan Nasional

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 02 Oktober 2019 22:51 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 02 337 2112175 pemerintah-atasi-dampak-perubahan-iklim-dengan-pendekatan-ketahanan-nasional-2LsGG3ywBT.jpg Ilustrasi Kekeringan (foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan, penanganan pengendalian perubahan iklim Indonesia dilakukan dengan pendekatan Ketahanan Nasional. Hal itu disampaikan pada acara Festival Iklim.

Dia juga memberikan refleksi penanganan perubahan iklim selama 5 tahun ini serta isu lingkungan yang terkait. Dalam kurun 5 tahun terakhir ini, terdapat kejadian bencana terkait iklim ekstrem, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain.

"Kebakaran hutan di Indonesia merupakan salah satu contoh yang masih menjadi keprihatinan, meksipun kondisinya saat ini sudah sangat jauh menurun dibandingkan dengan dua-tiga minggu lalu. Perkembangan serupa juga terjadi di kawasan hutan Amazon serta area hutan dan lahan di negara lain termasuk di Amerika dan Australia," kata Siti, Rabu (2/10/2019).

Baca Juga: BMKG: Puncak Kemarau Agustus-September, Awal Musim Hujan ‎Oktober-November ‎ 

Menurut dia, fenomena yang terjadi saat ini erat kaitannya dengan hasil kajian para ilmuwan yang menyebutkan bahwa salah satu dampak perubahan iklim adalah meningkatnya kejadian iklim ekstrim, yakni meningkatnya kejadian ENSO (El Nino Southern Oscillation), baik berupa La Nina maupun El Nino.

Ilustrasi (foto: Shutterstock) 

Perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi kejadian La Nina dan El Nino, yang normalnya berulang dalam perioda 5 – 7 tahun menjadi lebih pendek frekuesi kejadiannya setiap 3 – 5 tahun. La Nina dapat menimbulkan dampak berupa banjir akibat curah hujan yang tinggi sementara El Nino menimbulkan dampak berupa kekeringan ekstrem akibat rendahnya curah hujan.

"Kondisi iklim global menunjukkan kondisi atmosfir maupun laut mengalami pemanasan yang menyebabkan keberadaan dan volume salju serta luasan es berkurang drastis, serta mengakibatkan kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air laut sejak pertengahan abad 19 jauh lebih besar, dibandingkan dengan laju selama dua milenium sebelumnya frekuensi dan intensitas kejadian curah hujan yang tinggi akan meningkat secara global," urainya.

Kondisi suhu ekstrem, lanjut dia, termasuk hari-hari panas dan gelombang panas menjadi lebih umum terjadi sejak 1950. Trend kekeringan secara global sukar diidentifikasi, namun demikian sejumlah wilayah nampak jelas akan mengalami kekeringan yang lebih parah dan lebih sering. Badai tropis skala 4 dan 5 diperkirakan akan meningkat frekuensinya secara global.

Hal tersebut memberikan dampak cukup serius pada Sumber Daya Air yakni Perubahan iklim selama abad ke-21 diproyeksikan mengurangi sumber daya terbarukan air dan air permukaan secara signifikan di sebagian besar wilayah subtropis kering. Bahkan, diperkirakan tahun 2100 akan terjadi peningkatan peningkatan curah hujan tahunan, kecuali di wilayah Indonesia bagian selatan.

Kejadian iklim ekstrem yang terus berulang dengan luas wilayah terdampak yang semakin menyebar, mengingatkan untuk terus memperkuat upaya pengendalian perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Paris atau Paris Agreement yang ditetapkan di Tahun 2015.

Pengendalian laju kenaikan suhu bumi dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sumbernya atau yang dikenal dengan upaya mitigasi, harus dilakukan sejalan dengan langkah-langkah adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi saat ini maupun mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi di masa depan.

Upaya adaptasi bagi negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti Indonesia, perlu mendapat perhatian khusus untuk meminimalkan korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Menteri Siti juga menggaris bawahi bahwa terkait adaptasi perubahan iklim, Indonesia telah menetapkan komitmen untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem.

Penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim untuk sektor-sektor yang sensitif perubahan iklim harus terintegrasi dengan keseluruhan proses perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa sampai ke nasional, mencakup antara lain sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, dan kesehatan serta wilayah khusus seperti perkotaan dan pesisir. 

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan atau SIDIK yang dikembangkan oleh KLHK dengan menggunakan data Potensi Desa Tahun 2014, diindikasikan banyak desa di Indonesia mempunyai tingkat kerentanan sedang sampai sangat tinggi. 

"Dengan demikian, menjadi tugas bersama untuk menyiapkan langkah antisipatif melalui peningkatan kapasitas adaptasi seluruh pihak dan menurunkan keterpaparan terhadap dampak perubahan iklim," ungkap Siti.

Siti juga menjelaskan bahwa minggu lalu para pemimpin dunia berkumpul di New York, Amerika Serikat, dalam acara Climate Action Summit. Pada forum itu diminta untuk menyampaikan program nyata, bukan hanya sebatas komitmen, dalam menghadapi darurat iklim dalam rangka menyongsong batas waktu awal dimulainya implementasi Kesepakatan Paris di tahun depan, yaitu Tahun 2020.

Kesepakatan yang telah ditetapkan di tahun 2015 mewajibkan negara untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2 derajat Celcius dari tingkat pre-industrialisasi dan melakukan upaya pembatasan hingga dibawah 1,5 derajat Celcius. Pada kesempataan tersebut Delegasi RI yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan bahwa Indonesia tidak lagi memiliki keleluasaan maupun pilihan selain meningkatkan ambisi pengendalian perubahan iklim. Dalam menghadapi kenyataan ini, aksi iklim harus konkret dan realistis. 

Indonesia telah menetapkan komitmennya melalui ratifikasi Paris Agreement dengan UU Nomor 16 tahun 2016 dan menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dari BAU 2030 dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41 persen apabila terdapat bantuan internasional serta meningkatkan resiliensi terhadap dampak perubahan iklim melalui upaya-upaya kerjasama teknik internasional. 

"Ketahanan Nasional dirumuskan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi, yang merupakan perpaduan antara keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan segenap potensi sumber daya yang dimiliki, guna menghadapi dan mengatasi segala bentuk Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan Gangguan (TAHG)," ucap dia.

Diakui Siti, TAHG baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia. Berbagai situasi yang dihadapi dan diidentifikasi sebagai dampak perubahan iklim harus dihadapi dengan terus meningkatkan ketahanan nasional pada gatra-gatra yang mencakup kehidupan bangsa yang mencakup tri-gatra geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi serta panca-gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi serta pertahanan keamanan.

"Pada pendekatan inilah dipersiapkan bagaimana selama 4 tahun belakangan ini Indonesia menghadapi perubahan iklim, bukan hanya parsial tetapi menyeluruh dalam sistem ketahanan nasional bangsa Indonesia," tuturnya. 

Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya saat Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara (foto: Ist)

Dalam penanganannya hingga saat ini secara nyata bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam agenda-agenda perubahan iklim dan lingkungan serta kehutanan di Indonesia sangat baik dan mungkin lebih baik dibandingkan dengan hal dimaksud pada negara-negara lain.

"Pada pertemuan-pertemuan di tingkat internasional yang saya hadiri langsung ataupun tanpa saya hadiri, ternyata ada rekognisi tersebut. Saya berterima kasih sudah banyak hal yang dipersiapkan sebagai agenda pre 2020 menyongsong operasional pelaksanaan Paris Agreement," kata Siti.

Baca Juga: Kenaikan Muka Air Laut Ancam Pesisir Jakarta, Semarang hingga Demak 

"Kita, Indonesia, sudah memulai dan akan terus mempersiapkan dengan baik. Kita sudah memiliki SRN, kita juga sudah menyiapkan protokol prosedur kerja-kerja pengendalian perubahan iklim, sudah ada standard pelaporan yang semua ya berpedoman pda acuan dari sekretariat UNFCCC, dan kita masih terus mengikuti perkembangan internasional dan menyiapkan diri di Indonesia,” sambungnya. 

Siti juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri PPN/Ka Bappenas yang telah mendukung masuknya issue perubahan iklim sebagai mainstream RKP sejak 2018 hingga yang terakhir RKP 2020. Dia juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah mendukung dan setuju untuk adanya upaya konsolidasi pembiayaan penanganan lingkungan dalam wadah badan pengelolaan dana lingkungan hidup yang akan dilaunching bersama antar Menteri LHK dan Menkeu secara bersama-sama minggu depan.

"Komitmen Indonesia di tingkat global harus diterjemahkan menjadi aksi nyata sampai ke tingkat tapak (daerah) dengan melibatkan seluruh pihak terkait," katanya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini