nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Dorong Penertiban Aset Rp155 Miliar di Sumsel untuk Cegah Korupsi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 02 Oktober 2019 12:04 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 10 02 337 2111881 kpk-dorong-penertiban-aset-rp155-miliar-di-sumsel-untuk-cegah-korupsi-ORJi19C8WN.jpg Ilustrasi Gedung KPK (Dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan dalam penertiban aset senilai Rp155.464.108.444‎ di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas, Sumsel. Hal itu sebagai upaya pencegahan tindak korupsi.

Dalam pencegahan korupsi ini, KPK menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong perbaikan administrasi pencatatan dan pelaksanaan aturan. Sebab, ada beberapa proses administrasi yang tidak kunjung rampung selama 18 tahun.

‎"KPK telah melakukan penampingan dalam penertiban aset daerah sebesar Rp155.464.108.444 dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Rabu (2/10/2019).

Ilustrasi

Febri menjelaskan, jumlah aset daerah yang ditertibkan tersebut merupakan hasil keterlibatan KPK dalam penyelesaian penyerahan aset daerah sebagai tindak lanjut dari pemekaran wilayah yang tidak kunjung selesai selama kurang lebih 18 tahun. Serta, pelaksanaan penyerahan kewenangan urusan antar pemerintah daerah yang seharusnya sudah selesai pada tahun 2016.

Adapun, kontribusi terbesar berasal dari penyerahan aset daerah Kabupaten Musi Rawas ke Pemerintah Kota Lubuklinggau sebesar Rp155.172.115.900 berupa tanah dan bangunan sebagai tindak lanjut Pasal 14 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.

Baca Juga : Sidang Paripurna ke-2 MPR Hanya Dihadiri 376 Anggota

Baca Juga : 2 Sekretaris Dirut Perum Perindo Dipanggil KPK

Kontribusi lainnya berasal dari proses pelimpahan kewenangan personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masing-masing sebesar Rp135.544.720 ‎dan Rp156.447.824.

"Keduanya berupa peralatan dan mesin yang digunakan untuk operasional Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Lakitan di Bukit Cogong pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Urusan Konkuren sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," katanya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini