nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Survei KPK : Mahkamah Agung Lembaga dengan Integritas Terendah

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa 01 Oktober 2019 14:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 10 01 337 2111478 survei-kpk-mahkamah-agung-lembaga-dengan-integritas-terendah-NReg4lggvg.jpg Survei KPK (Foto: Puteranegara)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2018. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) menjadi lembaga dengan integritas terendah.

Survei itu ditujukan untuk memberikan gambaran umum permasalahan integritas di setiap kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah.

Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana menyebut, survei itu dilakukan terhadap 20 pemerintah provinsi (Pemprov) serta enam kementerian atau lembaga dengan jumlah 130 responden pada setiap instansi.

"Hasilnya, nilai indeks integritas SPI 2018 tertinggi diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 78,26 dan terendah adalah Mahkamah Agung dengan nilai indeks integritas 61,11," kata Wawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

Baca Juga: KPK Selamatkan Rp28,7 Triliun dari Pajak hingga Aset di Daerah 

Dikatakan Wawan, survei itu ditujukan untuk memetakan isu integritas dan area rentan korupsi guna meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi. Selain itu, survei tersebut dilakukan guna mendorong kementerian atau lembaga, serta pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi.

MA

Perolehan indeks interitas SPI 2018 dipimpin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dengan nilai 78,26, Pemprov Jawa Timur 74,96, Kementerian Kesehatan 74,75, Pemprov Sumatera Barat 74,63, Pemprov Gorontalo 73,85, Pemprov Kepulauan Riau 73,34, Pemprov Nusa Tenggara Barat 73,13, Pemprov Jawa Barat 72,97, Kementerian Keuangan 70,2.

Kemudian, Pemprov Kalimantan Selatan 68,76, Pemprov DKI Jakarta 68,45, Pemprov Nusa Tenggara Timur 67,65, Pemprov Kalimantan Timur 67,55, Kementerian Perhubungan 66,99, Pemprov Bengkulu 66,47, Pemprov Sumut 66,13, Pemprov Kalimantan Tengah 66, Pemprov Banten 65,88, Badan Pertanahan Nasional 64,67, Pemprov Aceh 64,24, Pemprov Jambi 63,87, Pemprov Sulawesi Selatan 63,85, Pemprov Riau 62,33, serta MA 61,11.

Baca Juga: Soal Isu "Geng Taliban", Agus Rahardjo: Itu Hal Mendiskreditkan KPK!

Secara umum, kata Wawan, angka tersebut terdapat kenaikam dibandingkan dengan indeks SPI 2017. "Rata-rata tahun 2017 itu nilainya 66 sekarang 68,75. Artinya ada peningkatan dengan sebelumnya," ucap Wawan. 

Adapun aspek penilaiannya meliputi budaya organisasi dalam merespons adanya praktik suap, gratifikasi, serta keberadaan calo. Kemudian, sistem antikorupsi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), misalnya mengukur nepotisme penerimaan pegawai atau promosi jabatan. Serta pengelolaan anggaran seperti penyelewengan anggaran baik perjalanan dinas fiktif atau honor fiktif.

Secara umum, hasil SPI menemukan sekitar 22% responden pernah mendengar atau melihat keberadaan calo. Kemudian, 25% responden pernah mendengar atau melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai. Sebanyak 5,6% responden internal pernah mendengar atau melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi.

Kemudian, sekitar 21% responden internal juga cenderung percaya bahwa suap atau gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaganya. Terkait gratifikasi, sebanyak 25% responden pengguna layanan melihat atau mendengar pegawai menerima suap atau gratifikasi.

Metode survei ini melalui wawancara mendalam dan pengambilan sampel responden acak terhadap 130 responden untuk masing-masing lokus. Responden yang diwawancara terdiri dari internal responden dan eksternal responden. Survei dilakukan medio September Oktober 2018.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap capaian SPI tersebut dapat meningkatkan IPK guna men gintegrasikan dengan capaian monitoring center for prevention (MCP) koordinasi supervisi pencegahan KPK.

"Tujuannya apakah sinkron atau tidak? Kalau ternyata nilai MCP nya tinggi tapi nilai SPI nya rendah, bisa jadi administratifnya saja yang baik, tetapi pelaksanaannya belum baik,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini