nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hakim Kasasi Kasus BLBI Ketahuan Bertemu Pengacara Syafruddin Temenggung, MA Jatuhkan Sanksi‎

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Minggu 29 September 2019 13:04 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 29 337 2110661 hakim-kasasi-kasus-blbi-ketahuan-bertemu-pengacara-syafruddin-temenggung-ma-jatuhkan-sanksi-8206-BgWGIblDNj.jpg Gedung Mahkamah Agung (Foto: Okezone)

JAKARTA - Hakim Agung yang memutus kasasi perkara korupsi penerbitan SKL BLBI, Syamsul Rakan Chaniago terbukti bertemu dengan Ahmad Yani selaku pengacara terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung. Padahal, saat itu Syamsul sedang menangani perkara Syafruddin.

Atas perbuatannya itu, tim pemeriksa Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Syamsul Rakan Chaniago. Syamsul disanksi menjadi hakim non-palu atau tidak boleh memutus perkara selama 6 bulan.

"‎Sudah diputuskan oleh Tim Pemeriksa MA dengan putusan bahwa Saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Minggu (29/9/2019).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Syamsul Rakan Chaniago masih tercantum sebagai pengacara di sebuah lawfirm. Padahal, Syamsul merupakan hakim Adhoc tipikor pada MA.

Mahkamah

Baca Juga: Perjalanan Syafruddin Temenggung di Kasus BLBI hingga Lolos dari Bui

Selain itu, Syamsul juga terbukti melanggar etik karena berkomunikasi dengan pengacara terdakwa yang kasusnya sedang diproses. Bahkan, Syamsul juga terbukti melakukan pertemuan dengan pengacara Syafruddin.

"Yang bersangkutan juga mengadakan kontak hubungan dan pertemuan dengan saudara Ahmad Yani, salah seorang Penasihat hukum Terdakwa SAT," ucapnya.

Pertemuan antara Syamsul dan pengacara Syafruddin terjadi pada 28 Juni 2019. Pertemuan berlangsung selama sekira satu jam pada sore hari. Pertemuan itu dianggap pemeriksa MA melanggar etik.

"‎Atas alasan tersebut saudara Syamsul Rakan Chaniago, hakim ad hoc Tipikor pada MA, sebagai terlapor dikenakan sanksi sedang berupa 'Hakim Non Palu Selama 6 (enam) Bulan' sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 02/PB/MA/IX/2012 - 02 /BP/P-KY/09/2012," bebernya.‎

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini