Share

KPK Hormati Putusan MA yang Kabulkan PK Irman Gusman

Fadel Prayoga, Okezone · Jum'at 27 September 2019 03:18 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 27 337 2109881 kpk-hormati-putusan-ma-yang-kabulkan-pk-irman-gusman-p3cqC4p8kz.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keputusan Mahkamah Agung (MA), terkait dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan oleh mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah menerima salinan putusan PK dari MA. Menurut dia, tak ada yang perlu diperdebatkan lagi dari keputusan itu. Ia meyakini Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan yang cukup matang saat mengabulkan permohonan tersebut.

"Apapun dari hasilnya putusan PK tersebut, terlepas dari misalnya kecewa atau tidak, tapi putusan peradilan itu kan harus dihormati, apalagi KPK adalah institusi penegak hukum," kata Febri di kantornya, Kuningan ‎Persada, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

Ilustrasi Gedung MA

Sebelumnya, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Ngaro mengonfirmasi PK Irman Gusman telah dikabulkan. Putusan tersebut dijatuhkan pada Selasa (24/9/2019), oleh majelis hakim PK yang diketuai Suhadi, serta hakim anggota Eddy Army dan Abdul Latif.

"Mengabulkan permohonan PK Pemohon/Terpidana Irman Gusman dan membatalkan putusan judex facti - putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan MA mengadili sendiri," kata Andi.

Andi dalam keterangan tertulisnya, menyatakan Pemohon PK yakni Irman Gusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Tipikor, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun denda Rp50 juta subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Baca Juga : Irman Gusman Bebas, Tinggalkan Lapas dengan Senyum

Majelis hakim PK berpendapat, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Pemohon PK Irman Gusman lebih tepat dikenakan Pasal 11 UU Tipikor.

"Sehingga putusan judex facti yang menerapkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tipikor dan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan denda Rp200 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan, tidak tepat. Sehingga permohonan Pemohon PK beralasan menurut hukum dan keadilan untuk dikabulkan," tuturnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini