nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 26 September 2019 20:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 26 337 2109814 kpk-perpanjang-masa-tahanan-bupati-bengkayang-suryadman-gidot-KVSJfDNgu7.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, Suryadman Gidot. Perpanjangan penahanan itu terhitung mulai 3 Oktober hingga 11 November atau selama 40 hari.

Suryadman merupakan ter‎sangka kasus dugaan suap terkait pembagian proyek di ruang lingkup kekuasaannya. Kasus itu bermula ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bengkayang pada Selasa 3 September 2019 lalu.

"Perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 3 Oktober 2019-11 November 2019 untuk tersangka suap terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tahun 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (26/9/2019).

 Baca juga: Bupati Muara Enim & Bengkayang Termasuk 44 Kepala Daerah Tersangka KPK

Selain itu, lanjut Febri, pihaknya juga melakukan perpanjangan tahanan kepada enam tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Mereka adalah Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat, dan Pandus selaku pihak swasta. Kemudian, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Alexsei.

Suryadman diduga menerima suap‎ sebesar Rp340 juta dari pihak swasta yang akan mengerjakan proyek di Bengkayang. Uang tersebut diterima Suryadman melalui Kadis PUPR Bengkayang, Alexius.

Awalnya, Suryadman meminta uang kepada Alexius dan Kadis Pendidikan Bengkayang, Agustinus Yan. Permintaan uang tersebut dilakukan atas pemberian anggaran penunjukan langsung tambahan APBD-P tahun 2019 kepada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

Baca juga: OTT Bupati Bengkayang, Gubernur Kalbar Minta Waspadai Pengusaha Nakal 

Kemudian Alexius dan Yan diminta menghadap Suryadman. Pada pertemuan tersebut, Suryadman diduga meminta uang kepada Alexius dan Yan masing-masing sebesar Rp 300 juta. Uang tersebut diduga untuk kebutuhan pribadi Suryadman.

Atas permintaan tersebut, Alexius menawarkan beberapa‎ rekanan pihak swasta untuk mengerjakan proyek penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran di awal. Hal ini dilakukan karena uang setoran tersebut diperlukan segera untuk memenuhi permintaan dari bupati.

Untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung, Alexius meminta ‎setoran sebesar Rp20 hingga Rp25 juta, atau minimal sekira 10 persen dari nilai maksimal pekerjaan penunjukan langsung yaitu Rp200 juta.

Kemudian, Alexius menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Alexius menerima uang dari beberapa rekanan yakni Bun Si Fat sebesar Rp120 juta. Kemudian Pandus, Yosef, dan Rodi menyerahkan Rp160 juta. Sedangkan Nelly menyetorkan Rp60 juta.

Total, Alexius menerima Rp340 juta dari rekanan pihak swasta tersebut. Uang tersebut rencananya akan diserahkan Alexius untuk Suryadman sesuai dengan permintaan sebelumnya.

Sebagai penerima suap, Suryadman dan Alexius disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara lima pihak swasta sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini