nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pimpinan KPK: Jokowi Presiden Paling Keren Sepanjang Sejarah NKRI

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 26 September 2019 19:18 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 26 337 2109764 pimpinan-kpk-jokowi-presiden-paling-keren-sepanjang-sejarah-nkri-MEwnMe909m.jpeg Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang merespons rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Menurut dia, bila rencana itu benar direalisasikan, maka Jokowi akan menjadi Presiden RI terkeren dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena telah menyelamatkan marwah KPK dari agenda pelemahan melalui revisi UU KPK.

Baca juga: KPK di Ujung Tanduk!

"Kalau tadi yang saya lihat di TV, untuk sementara saya mengatakan benar kata orang banyak, bahwa Jokowi Presiden Indonesia paling keren sepanjang sejarah NKRI," ujar Saut kepada wartawan, Kamis (26/9/2019).Saut Situmorang

Saut Situmorang (Okezone.com/Heru)

Saut mengaku pernyataan itu merupakan pendapat pribadinya dalam menanggapi rencana penerbitan Perppu tentang KPK oleh Jokowi. "Enggak tahu pimpinan (KPK) lain. Bisa jadi pimpinan lain beda pendapat sama saya," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kaji Penerbitan Perppu Cabut UU KPK

Ia menambahkan, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa yang telah berjuang menolak revisi UU KPK, meski pada akhirnya pemerintah dan DPR mengabaikan aspirasi rakyat dengan tetap mengesahkan UU itu.

"Trims lah sudah memikirkan negeri ini, saya berharap mahasiswa dan pelajar yang ikut unjuk rasa beberapa hari ini teruslah berintegitas dan harapannya suatu saat join dan jadi pimpinan KPK," kata Saut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengkaji penerbitan Perppu Nomor 32 Tahun 2002 tentang KPK. Jika benar Perppu itu disahkan, maka UU KPK yang sudah disahkan DPR di tengah gencarnya penolakan dari masyarakat bisa tidak berlaku.

Rencana mengkaji penerbitan peraturan pengganti UU KPK diungkapkan Jokowi setelah bertemu sejumlah tokoh dari berbagai elemen di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa, Perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," ujar Jokowi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini