Share

CEO IYKRA Sebut Data Diri Sebuah Keharusan untuk Hadapi Era 4.0

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Kamis 26 September 2019 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 26 337 2109631 ceo-iykra-sebut-data-diri-sebuah-keharusan-untuk-hadapi-era-4-0-bhXtLFNviB.jpg Diskusi Data Democracy yang digelar oleh IYKRA di Setneg (foto: Okezone/Fakhri)

JAKARTA - Chief Executive Officer (CEO) IYKRA, Fajar Jaman menilai data adalah sumber daya baru yang berharga bagi bangsa Indonesia, lantaran dapat menghasilkan nilai ekonomi dan sosial cukup besar. Namun karena pemanfaatan data merupakan hal baru, maka Indonesia masih punya banyak tantangan untuk mencapai data yang berdaulat. Terlebih lagi di era digital, data diri bagi industri 4.0 menjadi roh bagi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"Di antara banyak data yang dipanen, data diri-lah yang paling berharga. Data ini bukan saja membaca demografi, melainkan bisa pula mengandung informasi-informasi lain yang bahkan belum kita bayangkan. Data yang berdaulat berarti bahwa data tersebut dapat mencapai potensi ekonomi dan sosial untuk bangsa Indonesia karena didukung dari sisi infrastruktur, regulasi, dan sumber daya manusianya," kata Fajar dalam Seminar Data Democracy Day bertajuk 'Mempersiapkan Kedaulatan Data dari Aspek Regulasi dan SDM' di Gedung Setneg, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya dihadapan anggota DPR dan DPD menekankan pentingnya perlindungan data pribadi. Tata aturan untuk melindungi kedaulatan data harus segera dibuat.

 Baca juga: Presiden Jokowi Sering Jadi Korban Hoaks, Ini Sikap BSSN

Menurut Fajar, adanya regulasi yang tepat adalah salah satu penentu dalam mendorong pengunaan data yang baik dan benar, regulasi yang diperlukan salah satunya untuk memperjelas kepemilikan dan pemanfaatan data, khususnya data privasi.

Sementara itu, tantangan lain dalam proses edukasi kepada publik atau stakeholder yang terkait mengenai manfaat dan resiko yang timbul dan bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Impelementasinya pun secara teknologi juga merupakan tantangan besar, bagaimana dapat menciptakan suatu infrastruktur teknologi yang dapat menjamin kerahasiaan data, namun tidak mengurangi potensi ekonomi dan sosial dari data tersebut

"Tanpa regulasi, kita kehilangan peluang sosial ekonomi, bahkan keamanan negara terancam, karena data pribadi merupakan komoditas bisnis dan kerahasiaan warga negara. Data itu bisa memberi gambaran keadaan sosial politik ekonomi yang sangat mendalam dari sebuah negara. Dari transaksi penjualan e-commerce, fintech bisa membeli penduduknya. Kalau data tidak berdaulat atau dikuasai pihak lain, maka kita akan mudah disetir oleh kepentingan yang mungkin merugikan keamanan negara," terang dia.

 Baca juga: Hadapi Ancaman Penjahat Cyber, Wiranto Ajak Komunitas Internasional Bentuk Konvensi

Ia menegaskan, tantangan kedaulatan data timbul karena cepatnya teknologi berubah big data, AI dan internet of thing (IoT). Meski regulasi sudah terbentuk dan infrastruktur teknologi sudah ada, namun tetap memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas terhadap teknologi baru.

"Tantangannya bagaimana caranya membantu terciptanya regulasi dan ekosistem yang melindungi data pribadi tapi juga mendukung potensi ekonomi adalah membangun sinergi antar stakeholder, urgensi menciptakan bibit unggul talenta digital dan merancang regulasi data privasi yang jelas. Untuk itulah berdasarkan Peraturan Presiden tentang satu data, kami berinisiatif menggelar Data Democracy Day yang mempertemukan pihak pemerintah, swasta dan Data Enthusiast, agar tercipta solusi dari kedaulatan data yang bernilai ekonomi dan sosial," tambahnya.

Sementara itu, Head of Enterprise Data Management Bank Mandiri, Billie Setiawan menambahkan potensi adanya digital footprint data bisa menjadi key contributor bagi economy value creation, terlebih lagi jika digabungkan dengan data internal yang dipunyai suatu organisasi.

"Dengan menggabungkan kedua data tersebut, dapat memberikan insight yang sangat berguna untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan nasabah serta meningkatkan kepuasan nasabah, untuk itu Bank Mandiri memiliki divisi khusus, Enterprise Data Management, yang mewadahi inisiatif strategis berbasiskan data untuk memberikan nilai lebih bagi masyarakat indonesia," jelasnya.

Data Democracy Day merupakan inisiasi IYKRA dengan dukungan Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden (KSP), Astra Financial, Bank Mandiri, dan Cloudera. Tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan kedaulatan data Indonesia dari aspek regulasi dan sumber daya manusia, melalui sinergi antar stakeholder, menciptakan bibit unggul talenta digital, merancang regulasi data privasi yang jelas.

Data Democracy Day melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan Data Enthusiast. Selain ada serangkaian diskusi, juga digelar sesi job fair yang melibatkan beberapa mitra perusahaan. Perusahaan mitra diberikan waktu melakukan proses recruitment pada acara Data Democracy Day. (wal)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini