DPR Sahkan RUU PSDN untuk Pertahanan Negara Menjadi UU

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 26 September 2019 14:47 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 26 337 2109626 dpr-sahkan-ruu-psdn-untuk-pertahanan-negara-menjadi-uu-RXxfpiKrfO.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), untuk Pertahanan Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Wakil Ketua DPR yang bertindak sebagai pimpinan sidang, Agus Hermanto menanyakan persetujuan kepada para anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Mereka menjawab setuju atas beleid itu.

"Setuju," sahut seluruh anggota DPR yang hadir.

 Baca juga: BPK RI Usulkan Wajib Militer, Ini Kata Menhan Ryamizard

RUU PSDN menuai sorotan karena adanya pasal yang mengatur komponen cadangan untuk pertahanan negara bisa diisi oleh masyarakat sipil. Komponen cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama (TNI) dalam menghadapi ancaman militer.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan tidak ada unsur paksaan bagi masyarakat sipil untuk mengikuti program tersebut. Dia membantah kalau beleid ini mengatur tentang wajib militer kepada masyarakat sipil.

"Terdapat hal penting yaitu penambahan sifat 'sukarela' dalam keikutsertaan warga negara menjadi Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan," jelasnya.

 Baca juga: Program Bela Negara Dinilai Positif bagi Pembangunan SDM di Periode Kedua Jokowi

Abdul menambahkan, RUU PSDN untuk mengaplikasikan sistem pertahanan bersifat semesta yang melibatkan kekuatan rakyat. Dengan demikian hal ini mendapatkan pijakan legal formalnya.

"Arah RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yaitu agar sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dapat diaplikasikan, dan Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara memiliki landasan legal formal," ucap dia.

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bersyukur RUU PSDN disahkan menjadi UU. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini berujar pemerintah akan membuat aturan turunan dari beleid ini.

"Patut kita panjatkan syukur pemerintah dan DPR untuk mengukir sejarah untuk mengesahkan tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara menjadi UU," jelas Ryamizard.

"Dengan disetujuinya UU ini maka terbentuklah payung hukum bagi usaha bela negara, penataan komponen pendukung, serta pengaturan mobilisasi untuk pertahanan negara," pungkas dia.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini