nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anggota DPR Fraksi PKB Faisol Riza Dipanggil KPK Terkait Suap Imam Nahrawi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 26 September 2019 12:17 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 26 337 2109554 anggota-dpr-fraksi-pkb-faisol-riza-dipanggil-kpk-terkait-suap-imam-nahrawi-wSoJgqNDN4.JPG Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Riza terkait kasus suap dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang melibatkan mantan Menpora, Imam Nahrawi.

Faisol diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan staf khusus Imam Nahrawi. Diketahui, sebelum dia duduk di parlemen dia menjabat sebagai orang kepercayaan Imam. Lalu, pada 20 Maret 2018, yang bersangkutan dilantik menjadi wakil rakyat menggantikan posisi Abdul Malik Haram.

"Yang bersangkutan (Faisol Riza) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka asisten pribadi Imam Nahrawi, MIU (Miftahul Ulum)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: KPK Periksa Sesmenpora Terkait Kasus Dugaan Suap Imam Nahrawi

Selain Faisol penyidik juga akan memeriksa Stafsus Menpora, Zainul Munasichin dan PNS Kemenpora, M. Angga. Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Miftahul Ulum.

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan eks Menpora Imam Nahrawi dan Asisten Pribadinya, Miftahul Ulum sebagai tersangka. Imam dan Ulum ditetapkan dalam rangka pengembangan kasus ini sebelumnya. Diduga Imam sebagai Menpora telah menerima uang senilai Rp26,5 miliar. Penerimaan uang itu dilakukan sebanyak dua kali.

Imam Nahrawi

Pertama, Imam diduga menerima uang pada rentan 2014-2018 melalui asisten pribadinya senilai Rp14,7 dan kedua pada medio tahun 2016-2018 sebanyak Rp11,8 miliar.

Baca juga: Pihak Keluarga Jamin Imam Nahrawi Tidak Akan Kabur

Dalam perkara ini, Imam dan Ulum disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini