Share

MA Koreksi Putusan Judex Facti, Kabulkan PK Irman Gusman

Edi Hidayat, Okezone · Kamis 26 September 2019 11:53 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 26 337 2109542 ma-koreksi-putusan-judex-facti-kabulkan-pk-irman-gusman-kbYuWbFtuQ.jpg Irman Gusman (Foto: Okezone)

Putusan yang mengubah pasal dakwaan tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim PK yang diketuai oleh Hakim Agung Suhadi, dengan Hakim Agung Eddy Army dan Abdul Latief sebagai anggota.

Pasal 11 itu tentang larangan bagi “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Kasus Irman Gusman sama sekali tak ada kaitannya dengan kewenangan dan jabatannya sebagai Ketua DPD saat itu. Inilah sebabnya maka guru besar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, SH, M.Hum. telah berulang kali tegaskan bahwa pasal yang dapat dikenakan terhadap Irman adalah bukan Pasal 12 melainkan Pasal 11.

Tetapi itu pun tidak utuh, sebab yang terbukti, menurut Prof. Eddy, hanya pada anak kalimatnya yang berbunyi, “... atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Inilah juga sebabnya maka pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr. Arief Setyawan, SH, MH mempersoalkan penekanan pada anak kalimat dalam Pasal 11 itu dengan argumentasi bahwa pikiran seseorang apalagi orang yang tak paham hukum] tak bisa dijadikan dasar hukum.

Pendapat hukum para pakar dimaksud tertuang dalam buku volume kedua Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman.

Kabarnya, salinan putusan Majelis Hakim Agung tersebut sudah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun demikian sampai dengan hari ini, Kamis (26/9/2019) tim kuasa hukum Irman Gusman yang melakukan pengecekan ke Mahkamah Agung tak berhasil mendapat konfirmasi tentang putusan Majelis Hakim Agung tersebut.

Sampai sekarang pun belum diperoleh keterangan mengapa PN Jakarta Pusat dan KPK belum juga memberikan konfirmasi tentang adanya salinan putusan MA yang mengabulkan permohonan PK Irman Gusman itu.

"Informasinya sudah ada, mungkin belum dipublish oleh pihak MA," ujar Pitan.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini