nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Larang Anggota BPK Rizal Djalil Bepergian ke Luar Negeri

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 25 September 2019 19:13 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 25 337 2109304 kpk-larang-anggota-bpk-rizal-djalil-bepergian-ke-luar-negeri-S5Y7NBqpYk.jpg Rizal Djalil (Foto: Okezone/Heru)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil untuk bepergian ke luar negeri. Selain Rizal, KPK juga melarang Komisaris Utama PT Minarta Dutahutam‎a, Leonardo Jusminarta Prasetyo untuk ke luar negeri.

KPk telah mengirimkan surat pencegahan terhadap dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tersebut untuk bepergian ke luar negeri ke pihak Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

"Untuk kebutuhan Penyidikan, KPK telah mengirim surat pelarangan ke luar negeri ke Imigrasi atas nama dua tersangka," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).

Saut

Baca Juga: KPK Tetapkan Anggota BPK Tersangka Baru Suap Proyek Air Minum KemenPUPR

Menurut Saut, alasan keduanya dicegah bepergian ke luar negeri karena kalau ada pemeriksaan, Rizal maupun Leonardo sedang tidak berada di luar negeri. KPK sendiri mencegah keduanya untuk ke luar negeri selama enam bulan kedepan.

"Pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 20 September 2019," jelas Saut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rizal dan Leonardo sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait proyek SPAM di KemenPUPR. Penetapan terhadap keduanya dilakukan setelah KPK mencermati fakta-fakta persidangan terkait perkara ini.

Rizal diduga menerima suap dari Leonardo dengan total nilai 100.000 dolar Singapura pecahan 1.000 dolar Singapura. Uang tersebut diserahkan Leonardo kepada Rizal melalui salah satu pihak keluarga.

‎Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Rizal disinyalir meminta proyek tersebut kepada petinggi SPAM KemenPUPR untuk kemudian dikerjakan proyek oleh perusahaan Leonardo.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Rizal‎ disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan yang diduga sebagai pemberi suap, Leondardo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini