nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Tetapkan Anggota BPK Tersangka Baru Suap Proyek Air Minum KemenPUPR

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 25 September 2019 18:14 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 25 337 2109279 kpk-tetapkan-anggota-bpk-tersangka-baru-suap-proyek-air-minum-kemenpupr-3QptCjRHnN.jpg Saut Situmorang (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil (RIZ) sebagai tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan suap proyek Sistem Penyeiaan Air Minum (SPAM) di Kementeriaan PUPR.

Selain Rizal, KPK juga menetapkan satu tersangka baru lainnya yakni Komisaris Utama PT Minarta Dutahutam‎a, Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mencermati fakta-fakta persidangan untuk perkara ini.

‎"Dalam perkembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (25/9/2019).

Saut

Baca Juga: KPK Sita Mobil dari Rumah Tersangka Suap Proyek Air Minum KemenPUPR

Rizal diduga menerima suap dari Leonardo dengan total nilai 100.000 dolar Singapura pecahan 1.000 dolar Singapura. Uang tersebut diserahkan Leonardo kepada Rizala melalui salah satu pihak keluarga.

‎Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Rizal disinyalir meminta proyek tersebut kepada petinggi SPAM KemenPUPR untuk kemudian dikerjakan proyek oleh perusahaan Leonardo.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Rizal‎ disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sedangkan yang diduga sebagai pemberi suap, Leondardo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini