DPRD Ingin Penyelesaian Konflik Papua Mencontoh Aceh

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 24 September 2019 13:25 WIB
https: img.okezone.com content 2019 09 24 337 2108634 dprd-ingin-penyelesaikan-konflik-papua-untuk-mencontoh-aceh-dua2a5rvkN.jpg Foto: Okezone.com/Fakhrizal Fakhri

JAKARTA - Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa mengatakan, Forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua ingin perdamaian di Bumi Cendrawasih mencontoh penyelesaian konflik Aceh.

Ia menilai, perdamaian di Aceh terjadi setelah negara membuka ruang berkomunikasi kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yakni Finlandia.

"Kami melihat pengalaman dari teman-teman di Aceh, GAM bahwa langkah itu dilakukan oleh negara, yang mana membuka ruang itu, dan ada dialog. Dan dalam dialog itu difasilitasi oleh Finlandia, artinya ada kelompok independen yang memfasilitasi sehingga tidak ada kecurigaan di antara kita," ujar Ferdinando di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

 Baca juga: DPRD se-Papua Sampaikan 8 Aspirasi ke Presiden Jokowi

Ferdinando berharap dialog pemerintah dengan kelompok separatis Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Papua Barat bisa berjalan komprehensif hingga merespon semua yang diinginkan masyarakat Papua dan apa yang diharapkan negara.

"Sehingga itu aspirasi murni dari masyarakat dan menyampaikan kepada kami pemerintah di tingkat kabupaten baik DPR maupun eksekutif. Sehingga itu poin pertama yang kami sampaikan kepada negara ke Bapak Presiden bahwa harus membuka ruang dialog," jelasnya.

 Baca juga: DPRD Kabupaten Maybrat Minta Jokowi Buka Dialog dengan Kelompok Separatis

Ia berharap, pemerintah bisa menyelesaikan konflik di Papua secara bertahap sehingga para kelompok seperatis bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka. Menurut dia, penyelesaian konflik Papua dengan menerjunkan TNI-Polri belum tentu bisa menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih yang sudah berlangsung lama tersebut.

"Apa yang menjadi pergumulan mereka selama ini, apa yang menjadi maunya rakyat Papua. Otsus yang dikasih tidak secara menyeluruh implementasinya. Ini juga menjadi persoalan yang akan disampaikan dalam forum dialog itu. Kita minta pihak netral yang akan menjadi mediator sehingga kita berharap bisa diselesaikan sehingga kita tetap berada dibingkai NKRI," tukasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini