nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPRD se-Papua Sampaikan 8 Aspirasi ke Presiden Jokowi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 24 September 2019 13:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 24 337 2108619 dprd-se-papua-sampaikan-8-aspirasi-ke-presiden-jokowi-y8Afs29DHr.jpg KSP Moeldoko dan Mendagri Tjahjo Kumolo (foto: Okezone.com/Fakhri)

JAKARTA - DPRD Papua dan Papua Barat menyampaikan delapan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat diterima Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membenarkan adanya delapan aspirasi para wakil rakyat di Bumi Cendrawasih kepada Kepala Negara. Ia pun akan segera menyampaikan permintaan dari Forum Pimpinan DPRD dan ADKASI se-Tanah Papua itu.

"Dari teman-teman anggota DPRD tadi menyampaikan poin-poin yang akan disampaikan ke Presiden melalui saya, dan segera kami sampaikan ke Bapak Presiden," ujar Moeldoko.

 Baca juga: DPRD Kabupaten Maybrat Minta Jokowi Buka Dialog dengan Kelompok Separatis

Adapun delapan aspirasi DPRP se-Papua itu yakni pertama, DPRD meminta Jokowi membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau bersebrangan seperti ULMWP dan KNPB.

"Dialog dimaksud agar dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif dalam menyelesaikan akar persoalan politik, HAM, dan demokrasi di tanah papua. kehadiran pihak ketiga tersebut krusial dan strategis untuk dapat memperkuat rasa saling percaya (mutual trust) dari berbagai elemen masyakarat," tulisnya.

 Baca juga: Polri Sebut Kelompok KNPB Dalang Kerusuhan di Wamena

Kedua, mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi terhadap UU nomor 21 tahun 2001 tentang otsus papua

Ketiga, menarik pasukan nonorganik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat. Keempat, mendorong pembentukan pemekaran daerah otonomi baru khusus bagi provinsi papua dan papua barat

Sementara kelima, meminta kepada Presiden Indonesia melalui Mendagri dan Kapolri memfasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan jaminan keamanan.

"Mendorong tebentuknya komisi kebenaran, keadilan, dan rekonsiliasi (KKKR) guna menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua," demikian petikan keenam permintaan DPRD se-Papua ke Jokowi itu.

Ketujuh, meminta Mendagri memfasilitasi pertemuan Gubernur, Bupati/Walikota, MRP/MRPB, DPR daerah pemilihan papua dan papua barat, pimpinan DPRD provinsi, pimpinan DPRD kabupaten/kota se-provinsi Papua dan Papua Barat dengan Presiden untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi di tanah papua

Kedelapan, penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur, dan adil terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini