nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Pasal-Pasal Kontroversial RKUHP yang Menuai Polemik di Masyarakat

Amril Amarullah, Jurnalis · Selasa 24 September 2019 12:02 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 24 337 2108593 ini-pasal-pasal-kontroversial-rkuhp-yang-menuai-polemik-di-masyarakat-e5SE9PlsJ3.jpg Ilustrasi rapat paripurna DPR bahas RKUHP. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA – Revisi undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai polemik sejumlah pihak di Tanah Air. Gelombang protes pun bermunculan, mulai kalangan masyarakat hingga mahasiswa.

Baca juga: Alasan Jokowi Beda Sikap terhadap Revisi UU KPK dan 4 RUU Lainnya 

Pengesahan RKUHP akhirnya disepakati ditunda. Hal ini berdasarkan usulan Presiden Joko Widodo selaku pihak pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui penundaan tersebut.

Demo mahasiswa di depan DPR menolak RKUHP. (Foto: Harits Tryan Akhmad/Okezone)

Penundaan dilakukan karena dalam Rancangan KUHP ada sejumlah pasal yang menuai polemik di masyarakat. Pemerintah memutuskan berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPR beserta berbagai pihak terkait penolakan sejumlah pasal ini.

Baca juga: DPR dan Presiden Sepakat Pasal Kontroversi di RKUHP Perlu Perbaikan 

Berikut pasal-pasal RKUHP yang menuai polemik di kalangan masyarakat, sebagaimana Okezone himpun dari berbagai sumber, Selasa (24/9/2019).

1. Pasal 278: Ayam peliharaan masuk dan makan di kebun orang denda Rp10 juta.

2. Pasal 432: Hidup gelandangan terkena denda Rp1 juta.

3. Pasal 252: Pelaku santet dipenjara tiga tahun.

4. Pasal 285: Suami perkosa istri sendiri dipenjara 12 tahun.

5. Pasal 419 Ayat (1): Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan dipenjara enam bulan.

6. Pasal 52 dan 54: Penjahat di atas 75 tahun tidak dipenjara.

7. Pasal 341 Ayat (1): Perkosa hewan dipenjara satu tahun paling lama.

8. Pasal 291: Bersikap tidak sopan terhadap hakim dipenjara lima tahun.

9. Pasal 335: Kenakalan para bad boy dikenakan hukuman pidana denda Rp10 juta.

10. Pasal 218: Pengkritik presiden dipenjara enam bulan. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini