nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Masalah Papua Kompleks, KontraS: Operasi Militer Hanya Perkeruh Keadaan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Selasa 24 September 2019 08:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 24 337 2108472 masalah-papua-kompleks-kontras-operasi-militer-hanya-perkeruh-keadaan-FL7a7s4jWm.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pendekatan keamanan atau operasi militer tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian permasalahan di Papua. Menurut KontraS, tindakan represif dalam penanganan konflik justru akan memperkeruh keadaan.

"Permasalahan di Papua sangat kompleks, oleh karenanya penyelesaiannya tidak bisa dengan pendekatan keamanan atau operasi militer yang memungkinkan untuk semakin terjadinya gesekan atau hanya memperkeruh keadaan," kata Deputi Koordinator KontraS, Putri Kanesia kepada Okezone, Selasa (24/9/2019).

Putri menerangkan, pemerintah harus benar-benar melihat secara cermat persoalan yang ada di Papua. Satu di antaranya dengan melakukan pendekatan dialog dengan masyarakat serta memastikan penyelesaian kasus dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel.

"Khususnya terkait dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat melakukan pengamanan terhadap kerusuhan yang terjadi di Papua," jelasnya.

Sekadar informasi, pada Senin 23 September 2019 kerusuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua. Pertama terjadi di Expo Waena, Jayapura. Dalam insiden ini satu orang tentara tewas dimassa. Sedangkan tiga orang mahasiswa dikabarkan tewas karena mendapat tindakan tegas oleh petugas.

Lalu insiden kerusuhan di Wamena, Jayawijaya. Sementara ini sebanyak 16 orang warga sipil dilaporkan tewas. Sebagian dari jumlah tersebut diduga meninggal karena terjebak didalam gedung yang terbakar. Ya, massa dikabarkan bertindak anarkis dengan membakar bangunan dan merusak fasilitas umum.

Rusuh di Papua

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, meminta pemerintah dan masyarakat menghindari cara-cara kekerasan dalam merespon dinamika permasalahan sosial dan politik yang terjadi di Papua. Menurutnya,

gejolak yang hingga kini masih berlangsung perlu disikapi dan dikelola secara konstruktif oleh pemerintah.

"Dalam konteks ini, pemerintah harus menghentikan penggunaan cara-cara yang eksesif dan koersif dalam menangani gejolak tersebut serta tetap menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia," kata Hussein.

Hussein berujar, fakta-fakta historis semestinya menjadi pembelajaran bahwa cara-cara eksesif dan koersif melalui pendekatan kekerasan dalam menangani Papua tidak menyelesaikan masalah, dan justru memunculkan masalah baru.

"Pemerintah perlu segera melakukan deeskalasi kekerasan di Papua untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut jangan sampai mengabaikan apalagi menafikkan pemicu dan akar masalahnya yakni konflik Papua itu sendiri. Berbagai upaya yang dilakukan selama ini masih simbolis dan belum menyentuh akar permasalahan konflik Papua," tegasnya.

Ia kemudian menyitir hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai empat sumber konflik di Papua. Pertama adalah sejarah integrasi, status dan integritas politik. Kedua ialah kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Ketiga yakni kegagalan pembangunan. Dan keempat ialah marjinalisasi orang Papua dan inkonsistensi kebijakan otonomi khusus.

"Karena itu Imparsial menilai, de-eskalasi kondisi keamanan di Papua perlu dibarengi upaya lainnya yang menyentuh penyelesaian akar konflik Papua," kata Hussein.

"Imparsial mendesak penegasan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengedepankan pendekatan damai dan bermartabat guna menyelesaikan konflik Papua harus diwujudkan melalui jalan dialog. Masalah papua yang demikian kompleksnya, merupakan masalah besar bangsa yang menuntut kepemimpinan politik di tingkat nasional untuk tampil memimpin penyelesaian konflik Papua," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini