nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini 10 Poin Perubahan Tatib DPD, dari Uang Dinas hingga Laporan Kinerja

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Senin 23 September 2019 21:50 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 23 337 2108423 ini-10-poin-perubahan-tatib-dpd-dari-uang-dinas-hingga-laporan-kinerja-Rmyuvr5avV.jpg Gedung DPR, DPD, dan MPR (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tata tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengalami perubahan. Ada 10 poin utama yang berubah, mulai dari anggota DPD nantinya wajib melaporkan kinerja tahunan hingga pimpinan DPD tak boleh dijabat seorang tersangka.

Tujuannya untuk menyempurnakan dari aturan terdahulu yang mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 hasil revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3). Selain itu, untuk mengakomodir senator yang berasal dari provinsi baru hasil pemekaran.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD, Mervin S Komber mengatakan, poin-poin dalam sejumlah pasal itu merupakan keputusan pleno BK, di mana anggota BK sepakat penyusunan Tatib didasari kode etik DPD.

"Dasarnya itu kode etik DPD. Wajar saja dan tidak berlebihan. Hal itu pun telah disepakati seluruhnya," kata Mervin, Senin (23/9/2019).

Baca Juga: Rapat Paripurna Pengesahan Tatib DPD Berujung Ricuh

Gedung DPR DPD dan MPR

Perubahan Tatib ini sedianya menyempurnakan Tatib sebelumnya agar DPD bisa bekerja maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya. Intinya tatib baru ini untuk penegakkan citra dan martabat lembaga.

"DPD harus menjadi contoh bagi rakyat, karena DPD diisi oleh para tokoh-tokoh daerah yang berkualitas," ujar Senator asal Papua itu.

Adapun 10 poin perubahan Tatib itu, pertama yakni, Provinsi Kalimantan Utara secara teknis diatur pada semua alat kelengkapan dan secara otomatis kedudukannya dalam dalam alat kelengkapan sama dengan provinsi lain. Sebelumnya, Provinsi Kalimantan Utara (provinsi baru hasil pemekaran) hanya disebutkan diawal, sehingga tidak bisa ikut dalam pembagian alat kelengkapan di DPD.

Kedua, anggota DPD bisa langsung mengambil perjalanan dinas, sedangkan sebelumnya Pengambilan perjalanan dinas tidak bisa dilakukan sebelum terbentuknya alat kelengkapan PURT.

Baca Juga: Pimpinan DPD Harus Punya Karakter Kuat dan Komunikatif

Ketiga, anggota DPD periode depan mempunyai kewenangan mengatur anggaran DPD karena anggota yang berhak menjadi pimpinan PURT. Sebelumnya, anggota DPD tidak punya kewenangan menentukan anggaran DPD karena Ketua PURT adalah pimpinan DPD (Ex Officio).

Keempat, semua anggota DPD di alat kelengkapan mana pun dapat melaksanakan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebelumnya, anggota DPD pada alat kelengkapan tidak bisa melakukan kunjungan ke luar negeri.

Kelima, anggota DPD yang melaksanakan perjalanan dinas diluar daerah pemilihannya, mendapat uang perjalanan dinas dan uang kegiatan. Sebelumnya, untuk DPD yang melaksanakan perjalanan dinas ke provinsi bukan daerah pemilihannya hanya mendapatkan uang perjalanan dinas dan tidak mendapatkan uang kegiatan.

Keenam, untuk Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat telah diatur agar dapat mengevaluasi rancangan Perdais, Qanun, Perdasi dan Perdasus. Sebelumnya, untuk Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat tidak diakomodir pengawasan Perdais, Qanun, Perdasi dan Perdasus (PULD).

Ketujuh, anggota DPD dibagi merata di semua alat kelengkapan. Sebelumnya, pembagian alat kelengkapan menjadi tidak berimbang karena tidak ada aturan yang tegas (menimbulkan kecemburuan anggota DPD dalam satu provinsi).

Kedelapan, pimpinan DPD wajib melaporkan laporan kinerja setiap tahun dalam sidang paripurna. Sebelumnya, pimpinan DPD dapat tidak melaporkan kinerja setiap tahun.

Kesembilan, DPD akan dipimpin oleh pimpinan yang negarawan, tidak cacat etika dan bukan merupakan tersangka. Sebelumnya, DPD berpotensi dipimpin oleh tersangka seorang pelanggar kode etik, orang yang malas mengikuti kegiatan DPD.

Kesepuluh, anggota lembaga pengkajian MPR wajib berasal dari DPD. Sebelumnya, anggota lembaga pengkajian MPR bisa bukan berasal dari DPD.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini