nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Masyarakat Antikorupsi Indonesia Ajukan Uji Materi Revisi UU KPK Pekan Depan

Senin 23 September 2019 08:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 23 337 2108029 masyarakat-antikorupsi-indonesia-ajukan-uji-materi-revisi-uu-kpk-pekan-depan-pumrTj2ahc.JPG Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tengah menyiapkan dalil dan bukti-bukti mengenai uji materi revisi Undang-undang KPK kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi Undang-undang KPK sebelumnya telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 17 September 2019 lalu.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengungkapkan bahwa pendaftaran uji materi revisi Undang-undang KPK akan dilakukan dalam beberapa pekan ke depan.

"Kami tengah menyiapkan dalil dan bukti-bukti, agar MK nantinya membatalkan beberapa pasal di dalam Undang-undang KPK itu," ujarnya, sebagaimana dilansir dari laman iNews.id, Minggu, 22 September 2019.

Menurutnya, terdapat beberapa pasal yang nantinya akan diujimaterikan ke MK. Salah satu pasal yang paling krusial kata Boyamin ialah terkait penyadapan.

Dalam revisi Undang-undang KPK disebutkan bahwa sebelum melakukan penyadapan, KPK harus mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK. "Itu secara azas hukum tidak ada. Jaksa atau polisi saja mau menyidik atau menangkap tidak perlu izin siapa-siapa," kata Boyamin.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Arsul Sani sebelumnya menyatakan akan menghormati sepenuhnya elemen masyarakat sipil manapun yang ingin menguji Undang-undang Perubahan atas Undang-undang KPK itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gedung KPK

"Nanti kan DPR juga diberi kesempatan untuk memberikan keterangan oleh MK. Ya nanti kita sampaikan semuanya sejelas-jelasnya," kata Arsul, kepada wartawan, Rabu, 18 September 2019.

Ketua Fraksi PPP di DPR ini berujar bahwa setelah revisi Undang-undang KPK disahkan dalam paripurna, DPR sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengundangkan dan memberlakukan Undang-undang KPK yang telah direvisi tersebut.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini