nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kekhawatiran Australia soal Pasal Perzinahan di RKUHP Tidak Beralasan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 23 September 2019 08:02 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 23 337 2108024 kekhawatiran-australia-soal-pasal-perzinahan-di-rkuhp-tidak-beralasan-oA0X7op3cA.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksamana Bonaprapta menilai kekhawatiran Australia terkait dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia sangat tidak beralasan.

Pemerintah Australia bahkan telah mengeluarkan travel advice bagi warganya yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia terkait hal ini. Mereka salah satunya menyoroti pasal tentang perzinahan dan kohabitasi atau samen leven atau yang dikenal sebagai kumpul kebo. Kohabitasi atau kumpul kebo ini memiliki arti pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.

"Amat sangat tidak beralasan. Mereka ingin memaksakan kehendak mereka melalui aturan hukum yang kita buat, padahal kita negara yamg berdaulat," kata Gandjar saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Gandjar menilai klausul yang terdapat dalam pasal perzinahan di RKUHP tidak ada masalah. Pasalnya, KUHP dibuat berlandaskan norma agama dan adat istiadat di Indonesia. "Kalaupun ada yang bertabrakan dengan norma agama atau hukum adat, hukum pidana pasti mengalah karena ada living law yang harus dihormati," jelasnya.

Ia ingin norma agama serta adat istiadat dan budaya dapat menjadi pondasi hukum nasional. Karena itu, Gandjar menilai jika ada pihak yang khawatir dengan aturan perzinaan di Indonesia, maka hal tersebut sangat tidak beralasan.

Pasal 417 RKUHP yang mengatur soal perzinahan menyebutkan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.

Sementara, dalam Pasal 419 yang mengatur kohabitasi atau samen leven disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Denda kategori dimaksud berjumlah sekitar Rp50 juta.

Sekadar informasi, sejumlah media massa Australia memberitakan soal pasal perzinahan yang ada di dalam RKUHP. Media-media di Australia mengkritisi dan membuat pemberitaan yang bernada ancaman terhadap pariwisata di Bali.

Beberapa media tersebut yakni, koran The Age di Melbourne dan The Sidney Morning Herald (SHM) yang mengangkat judul pemberitaan 'Perubahan Hukum Bisa Menghancurkan Turisme di Bali'. Kemudian, The Daily Telegraph yang menulis hal serupa yakni 'Jangan pergi: Warga Australia Disarankan Hindari Bali'.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini