nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

RKUHP Ancam Sektor Pariwisata, Pengamat: Sebaiknya Negara Tak Atur Hak Privat!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Minggu 22 September 2019 16:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 09 22 337 2107890 rkuhp-ancam-sektor-pariwisata-pengamat-sebaiknya-negara-tak-atur-hak-privat-kp8FKdwqha.jpg Pengamat politik, Ray Rangkuti (foto: Okezone)

JAKARTA - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang masih dibahas DPR banyak menuai polemik, salah satunya lantaran mengancam sektor pariwisata karena mengatur soal pasal perzinahan dan kumpul kebo.

Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, negara sebaiknya tidak mengatur soal hak privat bagi setiap warga negara. Ia pun menerangkan bahwa secara umum memamg budaya masyarakat Indonesia tidak mengizinkan adanya pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan.

"Ya bagian ini harus diperhatikan, karena kita ini sebetulnya berbeda-beda. Tapi pada umumnya tidak mengizinkan secara umum," ujar Ray saat dihubungi Okezone, Minggu (22/9/2019).

 Baca juga: Media Australia Soroti RKUHP soal Perzinahan yang Mengancam Pariwisata di Bali

Menurut Ray, aturan pasal perzinahan dan kumpul kebo juga akan menyisakan persoalan di bidang pariwisata seperti di Bali. Nantinya, kata dia, turis asing akan tak mau lagi bila hak privat mereka untuk berliburan diatur oleh pemerintah.

"Secara umum memang kita tidak memperbolehkan tapi kita tahu juga ada persoalan dalam aspek, kalau itu pelayanan terhadap di Bali. Itu bagaimana bukan berarti kita memperbolehkan, tapi kan juga orang nggak bisa disetir," sambungnya.

"Saya juga tidak tahu bagaimana menyusunnya tapi kadang-kadang menjadi budaya privat itu tidak terlalu diatur oleh negara, itu kan privat. Yang begituan tidak perlu diatur," tambah mantan aktivis 98 itu.

Ray Rangkuti menerangkan bahwa pemerintah sebaiknya hanya mengatur pasal perzinahan atau kumpul kebo bila telah menganggu hak orang lain.

 Baca juga: Desmond Tegaskan Australia Tak Berhak Tolak UU Indonesia

Ia pun mencontohkan bila pasangan kumpul kebo itu bisa dipidanakan bila salah seorang di antara keduanya telah memiliki pasangan yang sah dalam pernikahan.

"Yang diatur itu sebaiknya jika itu mengakibatkan hak orang lain terganggu. Itu baru pidananya. Itu prinsip pidana dan dia diatur dalam rangka membuat orang lain haknya tidak terampas," terang Ray Rangkuti.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu meminta pemerintah tidak mengatur pasal yang menganggu hak privasi orang lain agar sektor pariwisata seperti di Bali tidak akan terganggu dan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata juga tidak akan dirugikan.

"Jadi kalau tidak ada hak yang dirampas itu kan tidak boleh diatur oleh negara," ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin tidak bersedia diminta tanggapannya mengenai soal polemik RKUHP. Ia pun meminta langsung menanyakan hal itu kepada Menkumham Yasonna H. Laoly.

"Kalau bisa sama Pak Yasonna saja ya. Izin ya mohon maaf ya," singkat dia.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini