nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Alasan Indonesia Tidak Terima Tawaran Malaysia-Singapura Padamkan Karhutla

Sabtu 21 September 2019 15:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 21 337 2107628 alasan-indonesia-tidak-terima-tawaran-malaysia-singapura-padamkan-karhutla-F3Y3QXIV8B.jpg Kabut asap di Palangkaraya akibat kebakaran hutan dan lahan. (Foto: Bjorn Vaughn/BBC News Indonesia)

PEMERINTAH Indonesia berkukuh untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan sendiri dengan alasan 'tidak mau dilecehkan' serta menyatakan punya cukup personel pemadaman, meski Malaysia dan Singapura telah menyatakan siap membantu.

Mengutip dari BBC News Indonesia, Sabtu (21/9/2019), seperti diberitakan beberapa media Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menanyakan alasan Indonesia tidak mau menerima bantuan Malaysia memadamkan karhutla.

Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Lahan Seluas 2 Hektare di Kalsel 

Asap dari kebakaran hutan, yang terjadi di enam provinsi di Indonesia, telah menyeberang ke Malaysia dan Singapura hingga mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Sebelumnya, Singapura juga mengklaim sudah menawarkan bantuan ke Indonesia.

"Ah Gitu Saja Minta Bantuan"

Dalam akun Facebook resminya, Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk menawarkan bantuan memadamkan api karhutla.

"Kami telah menawarkan bantuan teknis pemadaman kebakaran ke Indonesia dan siap membantu jika diminta oleh Pemerintah Indonesia, seperti yang kami lakukan pada tahun 2015," ungkap Zulfikli.

Baca juga: 37 Orangutan Terserang ISPA Jalani Perawatan Intensif Akibat Kabut Asap 

Meski begitu, Juru Bicara KLHK Jati Witjaksono mengatakan Indonesia sedang menjaga martabat dengan tidak meminta bantuan negara lain.

"Semua sudah gerak. Nanti kalau kita minta bantuan, kita dilecehkan lagi, 'Ah gitu saja minta bantuan.' Makanya kita menjaga harkat dan martabat negara kita. Kita kan malu kalau minta bantuan negara lain," ujarnya kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sudah Punya Cukup Personel

Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lain adalah pihak dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas-Batas (Agreement on Transboundary Haze Pollution) yang ditandatangani pada 2002.

Dalam perjanjian itu disebut bahwa negara yang membutuhkan bantuan memadamkan api akibat karhutla, bisa meminta bantuan negara anggota ASEAN lainnya yang bersedia membantu.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan hingga kini dirinya belum mendapat informasi lebih lanjut tentang tawaran resmi Singapura dan Malaysia unduk memadamkan karhutla.

Ia menegaskan Indonesia bukannya menolak bantuan dari negara tetangga, tapi sedang mempertimbangkan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan.

Baca juga: Dampak Kebakaran Hutan Indonesia Capai Filipina 

Indonesia, ujar Abetnego, tidak memiliki masalah terkait jumlah pemadam kebakaran, peralatan, maupun pendanaan.

Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 9.000 personel untuk memadamkan api di lebih dari 2.000 titik panas di sejumlah daerah di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

"Kesulitan kita itu terkait titik-titik yang terbakar dan ketersediaan air dibandingkan dengan magnitudo kebakaran yang ada," kata Abetnego.

Faktor kemarau, tambah dia, telah membuat sumber air di sejumlah wilayah mengering dan menghambat proses pemadaman.

Abetnego menyebut menambah jumlah personel tidak akan efektif dalam kondisi seperti itu, justru bisa membahayakan keselamatan. Ia mengatakan segera menemui pihak Kedutaan Singapura untuk membicarakan hal ini.

Baca juga: Evakuasi Orangutan Terjebak Karhutla di Kalimantan Berlangsung Dramatis 

Direktur Kerja Sama Sosial dan Budaya ASEAN (KSBA) Kementerian Luar Negeri, Riaz JP Saehu, mengatakan bantuan biasanya baru diminta kalau Presiden RI menyatakan keadaan bencana tertentu, seperti yang terjadi di Palu.

"Kalau tidak ada pernyataan resmi Presiden kan itu masih bisa ditangani secara nasional," ujarnya.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Yeo Bee Yin telah memberi sinyal akan menempuh langkah diplomatik untuk mencari solusi masalah kebakaran hutan yang terus terjadi selama 20 tahun terakhir.

"Saya akan mengadakan panggilan konferensi dengan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk mengungkapkan pandangan kami. Kami berharap akan ada mekanisme yang efektif dalam level ASEAN sehingga kami dapat bekerja sama dan mencari solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah ini," ujarnya seperti dikutip dari Reuters.

Akui Kondisi Darurat

Di sisi lain, Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana mengatakan hal terpenting saat ini adalah pengakuan Indonesia bahwa kondisi sekrang sudah darurat.

"Setelah itu baru bisa menentukan apakah Indonesia butuh bantuan negara lain atau tidak. Kan enggak mungkin secara regulasi kita minta atau menerima (bantuan) tanpa kita menyatakan kondisinya sudah cukup darurat," katanya.

Baca juga: Pendidikan di Jambi Lumpuh, Kini Giliran Mahasiswa Diliburkan 

Wahyu mengatakan, meski efek asap kebarakan sudah membuat kualitas udara di sejumlah daerah melebihi batas normal, pemerintah cenderung memungkiri situasi darurat tersebut.

Seharusnya, kata dia, pemerintah melihat solusi mitigasi dampak kebakaran hutan tidak sebatas pemadaman, tapi kemampuan tanggap darurat dalam menangani dampak bencana.

"Misalnya, seberapa besar jangkauan kita terhadap semua korban asap, baik penyediaan rumah sakit dan penggratisan (layanan kesehatan)," ujarnya.

Baca juga: Soal Pencopotan Personel karena Karhutla, Polri Mengaku Masih Evaluasi 

Sementara itu, keengganan Indonesia menerima bantuan negara lain dikritik warga Malaysia.

"Mereka punya masalah yang lebih besar daripada yang bisa mereka tangani. Negara tetangga menawarkan bantuan dan Anda mengatakan tidak menginginkannya."

"Jadi saya pikir ada sedikit rasa kebanggaan nasional yang salah di sini dan saya pikir ini adalah situasi 'di mana semua harus terlibat'. Kita bersatu. Itulah ASEAN," kata Nithi Nesadurai, presiden Perkumpulan Perlindungan Lingkungan Malaysia, seperti dikutip dari Reuters.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini