nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menyorot Perbedaan Sikap Jokowi di RKUHP dan UU KPK

Muhamad Rizky, Jurnalis · Sabtu 21 September 2019 13:20 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 21 337 2107610 menyorot-perbedaan-sikap-jokowi-di-rkuhp-dan-uu-kpk-n4NXuw9Oc0.jpg Diskusi Polemik MNC Trijaya 'Mengapa RKUHP Ditunda?' di Jakarta (Okezone.com/M Rizky)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan sikap berbeda menyikapi polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang KPK. Jokowi meminta pengesahan RKUHP ditunda, tapi itu tak dilakukan saat revisi UU KPK ditolak berbagai kalangan.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Suparji Ahmad mempertanyakan sikap berbeda Presiden Jokowi dalam menyikapi dua rancangan undang-undang yang sama-sama mendapat penolakan keras dari masyarakat.

"Ada apa dengan Presiden ini, kalau alasananya menyaring aspirasi masyarakat kenapa (RUU) KPK kemarin tidak menunda juga?" kata Suparji dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk ‘Mengapa RKUHP Ditunda?’ di d'consulate, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2019).

Jumat 20 September kemarin, Presiden Jokowi meminta DPR RI menunda mengesahkan RKUHP yang sudah direncanakan pada Selasa 24 September mendatang, karena derasnya penolakan dari masyarakat.

Baca juga: Jokowi Minta DPR Tunda Sahkan RKUHP

“Saya perintahkan Menkumham (Yasonna Laoly) untuk sampaikan sikap ini pada DPR yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.Jokowi

Presiden Jokowi (Okezone)

Tapi, Jokowi tak melakukan hal sama saat ada penolakan dari masyarakat terhadap revisi UU KPK. Karena tak ada penolakan dari Jokowi, DPR akhirnya mengesahkan revisi UU KPK, pada Selasa 17 September 2019, hanya dua pekan setelah diusulkan.

Baca juga: DPR Sahkan Revisi Undang-Undang KPK

Menurut Suparji, pemerintah tidak konsisten merespons aspirasi publik apabila penundaan itu hanya dilakukan terhadap RKUHP, karena revisi UU KPK juga banyak ditolak oleh masyarakat luas.

"Kalau konsisten untuk merespon aspirasi masyarakat ketika ada suatu RUU yang kemudian dipersoalkan oleh masyarakat ya ditunda juga. Tetapi ini dilaksanakan jalan, ini kemudian ditunda, ini saya kira ada sesuatu yang menarik," ujar Suparji.

Di sisi lain, kata dia, RKUHP merupakan usulan Presiden dan sudah dibahas selama 15 tahun.

"Semuanya materi-materi kebanyakan usulan dari pemerintah dan hari Rabu yang lalu pemerintah sudah menyetujui pembicaraan tingkat satu," bebernya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui masih ada materi yang perlu diperbaiki dari RKUHP. “Saya perintahkan Menkumham kembali menjaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan RUU KUHP.”

DPR sudah sepakat dengan Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP, meski sebelumnya sudah disepakati siap dibawa ke paripurna.

Berbagai kalangan masyarakat sipil memang sejak awal memprotes isi RKUHP. Sejumlah pasal di dalamnya dianggap berpotensi mengekang kebebasan sipil dan demokratisasi.

Koordinator Kontras, Yati Andriani mengatakan, sikap Jokowi dan DPR menunda pengesahan RKUHP tak perlu dipuji, karena putusan itu sebuah keterpaksaan.

“Gak ada puja-puji soal permintaan Presiden or DPR untuk tunda RKUHP. Itu karena mereka sudah terdesak saja. Secara subtstansi kita belum bisa pastikan mereka itu clear atau enggak. Ngujinya ya berani enggak mereka hapus semua pasal bermasalah itu,” katanya kepada Okezone.

Menurut Yati, masalah utama yang harus diselesaikan oleh eksekutif dan legislatif dalam RKUHP adalah memastikan semua pasal-pasal yang berpotensi melanggar HAM, prinsip demokrasi, melanggar kebebasan sipil kebebasan pers, kebebasan beragama, berkeyakinan, mengandung impunitas thdp pelanggaran ham berat, dan pasal pasal bermasalah lainnya dihapuskan.

“Jangan sampai langkah ini hanya menjadi cara untuk memoderasi masyarakat untuk tidak melalukan kritik, demonstrasi dan upaya upaya perlawanan lainnya,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini