nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Dinilai Sudah Tak Relevan dalam Era Demokrasi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Sabtu 21 September 2019 07:42 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 21 337 2107547 pasal-penghinaan-presiden-di-rkuhp-dinilai-sudah-tak-relevan-dalam-era-demokrasi-4AX3fPfd3m.jpg Ilustrasi (Shutterstock)

JAKARTA – Revisi KUHP sampai saat ini terus menimbulkan perdebatan dan polemik. Mengingat, ada beberapa poin yang dianggap mengekang kebebasan berpendapat. Salah satunya, pasal soal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Hajar Fickar menilai, penerapan pasal tersebut sudah tidak relevan apabila diterapkan pada era demokrasi seperti dewasa ini.

"Masalah hadirnya kembali pasal-pasal kolonial yang sudah tidak relevan untuk masyarakat demokratis," kata Fickar kepada Okezone, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. (Foto : Dok Okezone.com)

Fickar menuturkan, pasal-pasal yang dianggap sudah tak relevan diterapkan pada saat era demokrasi. Antara lain, Pasal 218, Pasal 219 RKUHP, soal penghinaan terhadap presiden.

Lalu, Pasal 240-241 RKUHP soal penghinaan pemerintah yang sah, Pasal 353-354 RKUHP soal penghinaan Kekuasaan Umum atau Lembaga Negara.

Baca Juga : Koalisi Jokowi Dukung Penundaan Pengesahan RKUHP

"Pasal-pasal ini selain tak relevan untuk masyarakat demokratis, juga karena sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Fickar.

Baca Juga : Pengesahan RKUHP Ditunda, DPR Sempurnakan Pasal Bermasalah

(erh)

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini