nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polemik RKUHP, Yasonna Bicara soal Pasal Unggas hingga Penghinaan Presiden

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 20 September 2019 19:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 09 20 337 2107443 polemik-rkuhp-yasonna-bicara-soal-pasal-unggas-hingga-penghinaan-presiden-1U1ZC1Uo14.jpg Menkumham Yasonna Laoly menggelar konferensi pers terkait RKUHP (Foto: Okezone.com/Arie)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎meminta DPR untuk menunda pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik. Jokowi memerintahkan Menkumham, Yasonna Hamonganan Laoly untuk menyampaikan sikap tersebut ke DPR RI.

Terkait hal tersebut, Yasonna menjelaskan alasan pemerintah menunda RKUHP lantara ada poin krusial yang masih menjadi polemik di masyarakat.‎ Di antaranya terkait dengan pasal penghinaan presiden hingga tentang unggas.

"Pertama tentang penghinaan presiden Pasal 218 ini adalah merupakan delik aduan nanti akan kami bagikan supaya jangan salah lagi. Memang kita sudah sepakat bahwa presiden mengatakan tunda dulu untuk klarifikasi. Nanti kita bahas selanjutnya," kata Yasonna di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Ilustrasi

Berdasarkan penyataan Yasonna yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan, di mana seseorang bisa dipidana bila diadukan langsung oleh presiden dan atau wakil presiden secara tertulis kepada penegak hukum.

Yasonna menegaskan, pasal tersebut bukan berarti pemidanaan terhadap kritik kebijakan presiden. Melainkan, pemidanaan terhadap penyerangan atau penghinaan terhadap individu seorang presiden dan wakil presiden.

"Bukan penghinaan istilahnya adalah merendahkan martabat presiden dan wapres personaly. Yang pada dasarnya penghinaan penyerangan nama baik atau harga diri presiden atau harga diri wakil presiden di muka umum termasuk menista dengan surat, memfitnah dan menghina dengan tujuan memfitnah," katanya.

Baca Juga : Jokowi Ingin Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Baca Juga : Komisi V DPR-RI Setujui Draft RUU Sumber Daya Air untuk Gantikan UU Nomor 7/2004

Menurutnya, perumusan pasal ini atas dasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Diketahui, MK pada 2006 silam membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden. Hakim MK kala itu menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

"Penyerangan harkat martabat terhadap wakil negara sahabat juga sama. dan Ini sudah mempertimbangamkan keputusan mahkamah konstitusi mengenai pasal ini yang sebelumnya sudah djbatalkan. Jangan dikatakan bahwa membungkam kebebasan pers membungkam ini ya," kata Yasonna.

Selain Pasal 218, terdapat pasal lain terkait dengan penghinaan yakni Pasal 241, 247, dan Pasal 354 RKUHP. Yasonna menyebut pasal itu adalah delik materiil yang mana pelakunya dapat dipidana bila tindakannya menyebabkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat.

"Jadi kita hendak mengatur ketentuan ini secermat mungkin. itu mengenai penghinaan terhadap presiden dan wapres," kata Yasonna.

Selain itu, Yasonna juga mengungkapkan soal pasal pembiaran unggas. Di RKUHP disebutkan setiap orang yang membiarkan unggas yamg diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Yasonna mengklarifikasi bahwa perubahan soal hukuman pidana di pasal ini lebih ringan dibanding dengan KUHP lama. Ia juga menjelaskan bahwa soal unggas ini diatur lantaran masih banyak masyarakat yang tinggal di desa.

"Masyarakat kita banyak yang agraris di mana banyak petani di mana banyak masyarakat yang membibitkan apa namannya, nyawah dan lain-lain, ada orang usil dia tidak pidana badan, dia hanya denda dan itu ada kuhp dan di KUHP lebih berat sanksinya nah kita buat lebih rendah. Jadi jangan dikatakan mengkriminalisasi," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini