nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

HAM PBB Minta Hak Veronica Dilindungi, Polisi: Kita Punya Kedaulatan!

Syaiful Islam, Jurnalis · Jum'at 20 September 2019 17:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 20 337 2107363 ham-pbb-minta-hak-veronica-dilindungi-polisi-kita-punya-kedaulatan-JvQ8P8YmJV.jpg Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan Beserta Jajarannya Memberikan Keterangan Pers kepada Wartawan (foto: Syaiful Islam/Okezone)

SURABAYA - Lima pakar Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM PBB) meminta pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak Veronica Koman, namun polda Jatim tetap memproses hukum kasus yang menjerat Veronica Koman.

Sebab siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum di negara Indonesia, maka orang tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Indonesia merupakan negara hukum, dan hukum itu harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Buru Veronica Koman, Polisi Kirim Surat Permintaan Red Notice ke Interpol 

"Saya rasa tidak bisa menanggapi (pernyataan lima pakar HAM PBB), silahkan tersangka mau komunikasi dengan siapapun bahwa di Indonesia kita punya kedaulatan," terang Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Jumat (20/9/2019).

Veronica Koman. (Foto: Twitter @VeronicaKoman/@davidlipson)	 

Menurut Luki, Indonesia merupakan negara hukum. Siapa pun orang yang melakukan perbuatan melawan hukum di Indonesia, hukum harus diteggakkan.

"Kami telah menerbitkan DPO bagi tersangka Veronica Koman. Untuk masyarakat yang mengetahui keberadaan Veronica agar melapor polisi. Bila anggota polisi yang melihat Veronica langsung ditangkap paksa," papar Luki.

Polisi sudah melakukan serangkaian tahapan sebelum menerbitkan DPO untuk tersangka Veronica dan mengirimkan surat permintaan red notice pada interpol. Dimana polisi sudah melayangkan dua kali surat panggilan pada Veronica, namun Veronica tidak hadir ke polda Jatim.

Baca Juga: Polda Jatim Terbitkan DPO, Veronica Koman Resmi Jadi Buronan 

Penyidik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus dugaan provokasi terkait insiden di asrama mahasiswa papua, Jalan Kalasan 10, Surabaya.

Polisi menjerat tersangka Veronica dengan pasal berlapis yakni UU ITE, Pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 Tahun 2008.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini