nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pukat UGM : RUU Pemasyarakatan Akan Bikin Obral Remisi Kian Deras

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 20 September 2019 14:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 09 20 337 2107272 pukat-ugm-ruu-pemasyarakatan-akan-bikin-obral-remisi-kian-deras-T5AJi24fpO.jpg Ilustrasi penjara (Foto: Ist)

JAKARTA - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritisi revisi Undang-Undang (UU) Pemasyarakat‎an yang disepakati DPR dan Pemerintah. Rancangan UU (RUU) Nomor 12 Tahun 1995 itu tinggal dibawa ke paripurna untuk disahkan.

Menurut Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, ‎revisi UU Pemasyarakatan dapat berimplikasi kepada tidak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 99. Di mana, dalam PP 99 mengatur ketentuan khusus pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk pelaku tindak pidana khusus, yaitu korupsi dan terorisme.

‎"Dengan perubahan UU Pemasyarakatan ini nanti terpidana korupsi dan juga terpidana terorisme itu tidak lagi membutuhkan rekomendasi lembaga terkait, kalau korupsi itu KPK dalam hal pemberian remisi dan juga pembebasan bersyarat," ucap Zaenur saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (20/9/2019).

Baca Juga: DPR & Pemerintah Sepakat Revisi UU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna 

Ilustrasi

Lebih lanjut, kata Zaenur, terpidana korupsi nantinya akan mudah untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Sebab, pemberian remisi atau pembebasan bersyarat tidak perlu lagi rekomendasi dari KPK.

"Nah ini, menurut saya akan mengakibatkan hilangnya efek jera sebagai salah satu bentuk tujuan pidana korupsi," katanya.

Tak hanya itu, sambungnya, revisi UU Pemasyarakatan juga berpotensi mengacaukan konsep Justice Collaborator (JC). Pasalnya, dalam UU yang ada saat ini, untuk mendapatkan remisi, para terpidana kasus korupsi harus terlebih dahulu berstatus sebagai JC atau pelaku yang bekerja sama dengan KPK.

"Jika dia mendapatkan JC dari KPK maka dia berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Tentu, dengan sudah tidak lagi dibutuhkan rekomendasi dari KPK ya para terpidana korupsi para tersangka juga tidak tertarik untuk menjadi JC," katanya.

Baca Juga: KPK: Koruptor Diperlakukan Sama dengan Pencuri Sandal Enggak Cocok!

Zaenur menjelaskan, dalam aturan yang ada saat ini, pelaku tindak pidana korupsi banyak yang memburu JC untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun, untuk mendapatkan JC, para pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan yang kemudian jadi bahan pertimbangan KPK.

"Nah, kalau orang sudah enggan menjadi JC, maka penegak hukum, KPK, akan semakin susah di dalam mengungkap perkara korupsi yang melibatkan banyak pihak. Apalagi, jika pihak pelaku utama punya kekuasan yang luas di pemerintahan," tuturnya.

Zaenur menyimpulkan dengan adanya revisi UU Pemasyarakatan tersebut maka ada tiga poin yang dapat melemahkan pemberantasan korupsi. Tiga poin itu yakni, maraknya obral remisi, tidak adanya efek jera, dan pelaku tindak pidana korupsi diprediksi banyak yang enggan menjadi JC.

"Kesimpulannya, obral remisi akan semakin deras, tidak ada efek jera, dan pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) enggan jadi JC," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini